RRI.CO.ID, Lombok Barat — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya menjaga hak dasar masyarakat di sektor kesehatan, menyusul penonaktifan puluhan ribu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada akhir Januari lalu. Di tengah kegelisahan publik, pemerintah daerah memastikan negara tetap hadir dan tidak membiarkan warga sakit tanpa perlindungan.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Hj. Erni Suryana, mengungkapkan jumlah kepesertaan JKN yang dinonaktifkan mencapai 47 ribu jiwa. Angka tersebut sebelumnya hampir menyentuh 50 ribu peserta.

“Awalnya hampir 50 ribu, lalu bertambah dan menjadi 47 ribu kepesertaan yang dinonaktifkan di Lombok Barat,” ujar Erni saat ditemui RRI di Puskesmas Gerung, Kamis, 26 Februari 2026.

Ia menjelaskan, sebelum penonaktifan, tingkat kepesertaan JKN di Lombok Barat telah mencapai 98 persen, sementara tingkat keaktifan berada di kisaran 81 persen. Namun, kebijakan penonaktifan tersebut bukan berarti masyarakat kehilangan akses layanan kesehatan.

“Tidak perlu khawatir. Pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran Universal Health Coverage (UHC). Yang kami utamakan adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan pelayanan kesehatan saat ini,” katanya.

Menurut Erni, prioritas reaktivasi diberikan kepada warga yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit, pasien penyakit kronis, hingga mereka yang membutuhkan layanan medis berkelanjutan seperti cuci darah.

“Begitu masyarakat datang ke Dinas Kesehatan dengan membawa bukti administrasi kependudukan, kami siap melakukan reaktivasi kapan pun,” ucapnya.

Namun demikian, proses reaktivasi tetap melalui mekanisme penyaringan untuk menjaga keberlanjutan anggaran daerah. Beberapa persyaratan seperti surat keterangan miskin, diagnosis rumah sakit, serta bukti kepesertaan sebelumnya tetap diperlukan.

“Itu bukan untuk mempersulit, tapi untuk memastikan anggaran APBD tidak jebol dan tepat sasaran. Kalau tidak kita jaga, akhirnya sia-sia,” katanya.

Erni menegaskan, masyarakat yang belum berada dalam kondisi darurat kesehatan diminta bersabar. “Yang benar-benar membutuhkan kami reaktivasi dulu. Tapi begitu nanti diperlukan, pasti kami aktifkan,” ujarnya.

Untuk mempercepat layanan, Dinas Kesehatan Lombok Barat juga telah melakukan reaktivasi kolektif melalui puskesmas. Data peserta nonaktif telah didistribusikan secara lengkap, by name by address, ke seluruh puskesmas di wilayah Lombok Barat.

“Kami sudah serahkan data lengkap ke semua puskesmas agar bisa melakukan reaktivasi langsung,” ucapnya.

Terkait pembiayaan, Erni menyebutkan bahwa Pemkab Lombok Barat telah menyiapkan anggaran UHC sebesar Rp60 miliar. Anggaran tersebut dinilai cukup untuk menopang layanan kesehatan masyarakat selama satu tahun.

“Bupati sudah menyiapkan Rp60 miliar. Dengan kondisi ini, insyaallah aman dan tidak minus anggaran,” katanya.

Ia mengakui, untuk mencapai tingkat keaktifan kepesertaan di atas 90 persen, Lombok Barat idealnya membutuhkan anggaran sekitar Rp75 miliar. Namun saat ini, pemerintah memilih memaksimalkan alokasi yang tersedia.

“Kita maksimalkan dulu yang Rp60 miliar ini,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, Erni kembali menenangkan masyarakat yang sempat resah akibat status kepesertaan yang tiba-tiba nonaktif.

“Jangan khawatir. Data 47 ribu peserta itu sudah kami distribusikan ke seluruh puskesmas. Insyaallah aman dan masyarakat tetap terlayani,” tutupnya.