RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kembali membuahkan hasil. Pemkab Lombok Tengah berhasil meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Madya Tahun 2026 dari BPJS Kesehatan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lombok Tengah HL. Pathul Bahri, S.IP., M.AP dalam ajang UHC Awards 2026 yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 27 Januari 2026. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Dr. (HC) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si, didampingi Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan RI.

Penghargaan ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam memastikan seluruh masyarakat terlindungi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga dapat mengakses layanan kesehatan secara adil dan merata.

Usai menerima penghargaan, Bupati HL. Pathul Bahri yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah Dr. H. Suardi, SKM., MPH, menyampaikan rasa syukur serta apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan meraih UHC Madya merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Lombok Tengah berhasil meraih UHC dari BPJS Kesehatan. Ini adalah hasil dari komitmen dan sinergi semua pihak,” ujar Pathul Bahri Rabu 28 Januari 2028.

Ia berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan peningkatan status dari Kategori Madya menjadi Kategori Utama pada tahun mendatang.

“Ini harus menjadi perhatian bersama. Semoga tahun depan capaian ini bisa meningkat dari Madya ke Utama. Insya Allah akan kita raih,” ujarnya optimistis.

Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa Universal Health Coverage merupakan kondisi di mana seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dengan tingkat keaktifan yang baik, sehingga tidak mengalami hambatan biaya saat mengakses layanan kesehatan.

“Keberhasilan daerah mencapai UHC menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan,” tegas pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya mempertahankan capaian UHC, tetapi terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan. “Tahun depan, daerah yang masih berstatus Madya harus naik menjadi Utama. Sementara daerah yang sudah Utama harus fokus pada peningkatan kualitas pelayanannya,” katanya.

Dalam ajang UHC Awards 2026, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada 32 provinsi serta 397 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang berhasil mencapai cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta sekurang-kurangnya 80 persen.

Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat negara dan menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.