Pemerataan Infrastruktur dan Distribusi Guru Jadi Kunci Pendidikan NTB

RRI.CO.ID, Mataram – Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Zaenul Hamdi, menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, pemerataan kualitas guru, serta dukungan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.

Menurut Zaenul Hamdi, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh sekolah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai agar tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah-sekolah favorit.

Ia menilai, ketimpangan fasilitas pendidikan dapat memengaruhi minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah tertentu. Kondisi tersebut berpotensi membuat sekolah favorit semakin diminati, sementara sekolah di wilayah pinggiran kesulitan menarik peserta didik.

“Kalau pemerataan infrastruktur tidak dilakukan, siswa akan menumpuk di sekolah-sekolah favorit. Akibatnya, sekolah tersebut juga akan kesulitan menampung siswa karena keterbatasan ruang kelas,” katanya, Kamis 1 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, sistem zonasi pada dasarnya dapat menjadi salah satu instrumen pemerataan pendidikan. Namun, pelaksanaannya perlu dibarengi dengan pembangunan fasilitas sekolah dan peningkatan kualitas tenaga pendidik secara merata.

Selain pemerataan sarana dan prasarana, Zaenul Hamdi juga menilai distribusi guru perlu menjadi perhatian pemerintah. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan rotasi atau mutasi guru berpengalaman dari sekolah favorit ke sekolah-sekolah di wilayah pinggiran.

Menurutnya, penempatan guru senior yang memiliki pengalaman di sekolah maju, termasuk melalui penugasan sebagai kepala sekolah, berpotensi membantu mendorong peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang selama ini kurang diminati masyarakat.

"Dengan demikian, sekolah-sekolah di wilayah pinggiran dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik sehingga pemerataan kualitas pendidikan dapat terwujud," ucapnya.

Di sisi lain, Zaenul Hamdi menekankan bahwa upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus diikuti dengan perhatian terhadap kesejahteraan guru.

Ia menilai, dukungan terhadap tenaga pendidik menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu memperhatikan kebutuhan pembiayaan pendidikan, termasuk dukungan bagi guru di daerah.

Zaenul Hamdi juga menyoroti persoalan pengelolaan dana komite sekolah. Menurutnya, komite memiliki peran dalam mendukung kebutuhan pendidikan peserta didik, terutama ketika kemampuan pembiayaan sekolah masih terbatas.

Namun, mekanisme pengumpulan dana dari orang tua siswa perlu diatur secara jelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

Ia berpandangan, apabila kontribusi orang tua melalui komite diperbolehkan sesuai ketentuan, mekanismenya harus transparan, melalui kesepakatan bersama, serta tidak bersifat memaksa. Kontribusi tersebut juga tidak boleh berubah menjadi pungutan wajib yang membebani orang tua siswa.

Sebaliknya, apabila pemerintah menetapkan kebijakan yang melarang pengumpulan dana tertentu dari komite sekolah, pemerintah daerah perlu menyiapkan alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan program pendidikan.

“Kalau memang dilarang, pemerintah daerah harus menyiapkan penggantinya. Kalau tidak ada alternatif pembiayaan, sekolah akan kesulitan menentukan program yang bisa dijalankan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zaenul Hamdi menilai kemampuan fiskal pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam menentukan kebijakan pembiayaan pendidikan.

Apabila pemerintah daerah memiliki kemampuan anggaran yang memadai, kebutuhan sekolah dapat didukung melalui alokasi anggaran daerah. Dengan begitu, sekolah tetap dapat menjalankan program peningkatan mutu tanpa bergantung pada kontribusi orang tua siswa.

Namun, jika kemampuan anggaran daerah terbatas, diperlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mencari sumber pembiayaan alternatif yang sesuai dengan ketentuan.

Menurutnya, kebijakan pendidikan harus dirancang secara menyeluruh. Pemerataan infrastruktur, distribusi guru, kesejahteraan tenaga pendidik, dan kejelasan pembiayaan sekolah perlu berjalan beriringan.