Komisi X Setujui Usulan Tambahan Anggaran Pendidikan Sebesar Rp157,76 triliun

RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi X DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp157,76 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPR RI.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan usulan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa 1 September 2026. Tambahan anggaran dinilai diperlukan agar berbagai program prioritas pendidikan dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan tepat sasaran.

Sebelumnya, Pagu Anggaran Kemendikdasmen untuk TA 2027 telah ditetapkan sebesar Rp61,10 triliun. Angka tersebut meningkat Rp2,86 triliun dibandingkan Pagu Indikatif sebesar Rp58,24 triliun.

Menurut Abdul Mu’ti, pagu yang telah ditetapkan tersebut masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan berbagai program prioritas kementerian. Karena itu, Kemendikdasmen mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun yang akan dibahas bersama pagu anggaran yang telah ditetapkan.

“Penambahan ini masih jauh dari yang kami usulkan dan belum secara optimal dapat mendukung pelaksanaan program prioritas yang tepat sasaran demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Abdul Mu’ti.

Usulan tambahan tersebut mendapat dukungan anggota Komisi X DPR RI. Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, menyatakan persetujuan terhadap pagu anggaran 2027 sekaligus usulan tambahannya dengan harapan peningkatan anggaran dapat berdampak pada kualitas layanan pendidikan.

“Kami Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan setuju atas pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 dan usulan tambahan anggarannya dengan berharap kualitas layanan pendidikan kita semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

Dukungan serupa disampaikan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN, Hoerudin Amin. Ia menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah memperjuangkan kebutuhan pendidikan, termasuk dukungan bagi para guru di Indonesia.

“Kami Fraksi PAN menyampaikan persetujuan terhadap pagu dan usulan tambahan anggarannya, semoga terealisasi dan menjadi kenyataan,” ungkapnya.

Dalam paparannya, Abdul Mu’ti merinci usulan tambahan anggaran tersebut akan diarahkan ke sejumlah program. Porsi terbesar dialokasikan untuk Program Wajib Belajar 13 Tahun sebesar Rp115,25 triliun, disusul Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Rp35,81 triliun.

Selanjutnya, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi diusulkan memperoleh tambahan Rp3,69 triliun. Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan sebesar Rp235,73 miliar, sedangkan Program Dukungan Manajemen mendapat usulan tambahan Rp2,77 triliun.

Salah satu sasaran utama tambahan anggaran tersebut adalah memperluas program revitalisasi satuan pendidikan hingga mencapai 100 ribu satuan pendidikan. Selain itu, Kemendikdasmen mengusulkan peningkatan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD dan SMP serta bantuan beasiswa dan pembiayaan pendidikan bagi murid.

Dukungan terhadap guru juga masuk dalam usulan tersebut. Kemendikdasmen mendorong perluasan dan keberlanjutan bantuan biaya pendidikan bagi guru agar dapat meningkatkan kompetensi hingga jenjang S1/D4.

“Perluasan sasaran dan keberlanjutan program bantuan biaya pendidikan bagi guru untuk peningkatan kompetensi ke jenjang S1/D4,” ujar Abdul Mu’ti.

Dengan dukungan Komisi X, usulan tambahan anggaran Rp157,76 triliun tersebut kini akan memasuki pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Besaran akhir anggaran akan ditentukan melalui proses pembahasan antara pemerintah dan DPR RI.