‎RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai serius untuk membenahi kualitas pendidikan. Langkah ini ditempuh untuk memastikan seluruh anak usia sekolah di NTB dapat mengenyam pendidikan tanpa hambatan.

‎Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan selama ini perhatian Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB lebih banyak tersita pada perbaikan sarana dan prasarana. Ke depan, ia meminta agar orientasi kebijakan diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran.

“Sekarang saya minta kepada kepala dinas yang baru beserta jajarannya untuk mulai fokus pada kualitas pendidikan,” kata Iqbal usai memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kantor Dikpora NTB, Sabtu, 2 Mei 2026.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya menyasar sistem pembelajaran, tetapi juga kesejahteraan tenaga pendidik, ketersediaan bahan ajar, serta metode pedagogik yang lebih efektif. Pemerintah juga menargetkan perluasan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Iqbal menegaskan, tidak boleh ada anak di NTB yang terpaksa menghentikan pendidikan karena alasan ekonomi. “Kita harus memastikan semua anak usia sekolah bisa melanjutkan hingga jenjang menengah atas,” ujarnya.

Ia menilai, cita-cita menjadikan NTB sebagai daerah yang maju dan berdaya saing tidak mungkin tercapai tanpa dukungan kualitas pendidikan yang memadai. Karena itu, pembenahan sektor ini menjadi prioritas pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal juga menyinggung persoalan kesejahteraan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Ia mengakui adanya kekeliruan dalam kebijakan sebelumnya yang membuat sebagian guru menerima honor sangat rendah, bahkan di bawah Rp100 ribu per bulan.

“Ini menjadi catatan penting bagi kami. Kami mohon maaf atas kebijakan yang belum berpihak sepenuhnya kepada guru,” kata dia.

Pemerintah provinsi, lanjut Iqbal, telah melakukan evaluasi dan mencari solusi di tengah keterbatasan fiskal daerah. Hasilnya, mulai September 2026, guru PPPK paruh waktu akan mendapatkan tambahan penghasilan minimal Rp500 ribu per bulan.

Kendati demikian, ia mengakui angka tersebut belum sepenuhnya ideal. “Kami sadar ini belum cukup, tapi ini adalah kemampuan fiskal yang ada saat ini. Kami akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru ke depan,” ujarnya.

Kepala Dikpora NTB, Syamsul Hadi, menyatakan siap menindaklanjuti arahan gubernur. Ia memastikan jajarannya akan segera merumuskan langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pendidikan, termasuk memperkuat kapasitas guru dan sistem pembelajaran di sekolah.

“Fokus kami ke depan adalah peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh, sesuai arahan gubernur,” kata Syamsul.