Komisi X DPR RI Dorong BIPA Perkuat Promosi Bahasa dan Kearifan Lokal NTB

RRI.CO.ID, Mataram - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, menegaskan dukungan terhadap upaya penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia melalui berbagai program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dukungan tersebut disampaikan Hadrian saat memberikan arahan dalam kegiatan Diseminasi Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) melalui Kemitraan dengan Komisi X DPR RI di Ruang Selaparang, Hotel Lombok Raya, Mataram, Jumat 11 September 2026.

Hadrian menilai program pengembangan dan pembinaan bahasa yang dijalankan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra serta Balai Bahasa Provinsi NTB memiliki posisi strategis, terutama dalam memperkenalkan bahasa dan sastra Indonesia ke dunia internasional.

Menurutnya, posisi NTB, khususnya Lombok Tengah yang memiliki destinasi wisata internasional Kuta Mandalika, dapat menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan bahasa, budaya, dan adat istiadat Indonesia kepada wisatawan mancanegara.

Kehadiran berbagai agenda internasional di Mandalika, termasuk ajang balap MotoGP, dinilai semakin membuka peluang tersebut. Karena itu, penguatan program kebahasaan dan kesastraan perlu berjalan beriringan dengan perkembangan sektor pariwisata.

"Kami dari Komisi X DPR RI sangat mendukung pelaksanaan program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tugas dan fungsi strategis dalam penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia harus didukung dari segi anggaran juga untuk menunjang capaian," tegas Hadrian.

Ia mengatakan Komisi X DPR RI telah berupaya mendorong dukungan anggaran untuk program tersebut. Namun, terdapat kendala dalam pendistribusian anggaran ke berbagai unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Hadrian menyebut Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyepakati anggaran tahun 2027 sebesar Rp60,1 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk pengembangan pendidikan dasar dan menengah serta didistribusikan kepada berbagai unit utama, termasuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Menurutnya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki tugas dan fungsi strategis, tetapi mendapatkan porsi anggaran yang relatif kecil. Karena itu, diperlukan dukungan tambahan, terlebih di tengah transformasi teknologi informasi dan keterbukaan informasi yang semakin pesat.

"Kita harus menjunjung bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan bahasa yang lain. Akan tetapi, saat ini bahasa asing lebih tinggi derajatnya dibandingkan bahasa Indonesia. Pada realitasnya, penggunaan bahasa Indonesia sudah bercampur dengan bahasa asing. Hal ini terjadi karena salah satunya perkembangan era teknologi dan keterbukaan informasi yang begitu pesat," jelasnya.

Hadrian menekankan bahwa bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa perekat dan pemersatu bangsa. Penguatan bahasa Indonesia, kata dia, tidak berarti mengesampingkan keberadaan bahasa daerah yang merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

"Bahasa Indonesia menjadi bahasa perekat dan pemersatu bangsa. Untuk itu, bahasa Indonesia harus kita junjung tinggi. Bukan berarti bahasa daerah kita abaikan, tetapi kita menjunjung dan menjaga bahasa perekat dan persatuan nasional kita," imbuhnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kemampuan berbahasa Indonesia di tengah dorongan penguasaan bahasa asing. Menurutnya, kebijakan pengajaran bahasa Inggris sejak kelas III SD harus tetap berjalan dengan memperkuat pembelajaran bahasa Indonesia.

"Semoga murid-murid di Lombok Tengah, termasuk para guru, juga lancar berbahasa Indonesia. Terkait kebijakan pengajaran bahasa Inggris dimulai dari kelas III SD maka mata pelajaran yang diajarkan harus jelas dan tetap memperkuat pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menggambarkan adat dan budaya Indonesia," tambah Hadrian.

Selain persoalan kebahasaan, Hadrian menyampaikan bahwa DPR RI bersama pemerintah juga telah menyepakati upaya perbaikan klaster jabatan ASN bagi guru. Ia berharap peningkatan kesejahteraan guru dapat terus didorong secara bertahap melalui penyelesaian persoalan formasi dan anggaran pembiayaan jabatan.

Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Iwa Lukmana, mengatakan kegiatan Diseminasi Program BIPA menjadi salah satu media untuk menyampaikan program pemerintah dalam mendorong penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia.

Iwa memaparkan sejumlah program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, mulai dari pelindungan bahasa daerah melalui revitalisasi bahasa daerah dan pengembangan peta kebinekaan bahasa, sastra, dan aksara, hingga pembinaan bahasa bagi lembaga pemerintah, swasta, dan sekolah.

Program penginternasionalan bahasa dan sastra dilakukan melalui sejumlah jalur, di antaranya diplomasi luar negeri dan pendidikan. Program pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) saat ini telah dilaksanakan di 59 negara.

"Kami sedang menyusun Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia (PJPBI). Terdapat enam pendekatan, yaitu pendekatan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, pendidikan, dan keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi dukungan lembaga pemerintah lainnya," jelas Iwa.

Penginternasionalan sastra Indonesia juga dilakukan melalui program sastrawan berkarya di luar negeri atau residensi serta penerjemahan karya sastra melalui skema antarpenerbit. Selain itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengembangkan layanan Halo Bahasa yang memuat berbagai aplikasi bahasa dan sastra.

Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB, Arie Andrasyah Isa, mengatakan posisi NTB dengan berbagai destinasi wisata internasional menjadi peluang strategis untuk memperkenalkan bahasa sekaligus kearifan lokal Indonesia kepada masyarakat mancanegara.

"Melalui program BIPA, kita tidak hanya memperkenalkan bahasa, tetapi juga kearifan lokal dan identitas ke dunia luar. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi kolaborasi pemerintah melalui Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Komisi X DPR RI dalam memperjuangkan dan memperluas akses kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat luas," ujar Arie.

Arie menambahkan, pengajaran BIPA masih membutuhkan dukungan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi dan pengembangan kurikulum. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum memperluas jejaring serta menghasilkan program yang berdampak bagi pengembangan BIPA di NTB.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra juga memaparkan pembelajaran BIPA secara daring. Materi mencakup portal BIPA daring, modul belajar BIPA, modul Jaga BIPA, Bakti BIPA, Tebar BIPA, Tera BIPA, Bincang BIPA, Festival Handai Indonesia, serta berbagai sumber belajar lainnya.

Diseminasi Program BIPA tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Komisi X DPR RI. Kegiatan ini sekaligus memperkuat dukungan kelembagaan terhadap program internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia serta memperluas informasi kepada masyarakat mengenai program kebahasaan yang didukung pemerintah.