‎RRI.CO.ID, Mataram - Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperbaiki kesejahteraan guru. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengumumkan tambahan penghasilan bagi guru PPPK paruh waktu sebesar Rp500 ribu per bulan, mulai September 2026.

“Kita akan memberikan tambahan penghasilan minimum Rp500 ribu per bulan,” kata Iqbal, Sabtu, 2 Mei 2026.

Kebijakan ini menyasar 1.759 guru PPPK paruh waktu jenjang SMA, SMK, dan SLB di NTB. Selama ini, sebagian guru hanya menerima penghasilan sangat rendah, berkisar Rp40 ribu hingga Rp80 ribu per bulan, karena sistem pembayaran berbasis jam mengajar.

Iqbal mengakui kebijakan sebelumnya menyisakan persoalan serius. Ia menyebut pemerintah daerah terlambat menyadari dampak dari skema pengupahan tersebut setelah penyerahan surat keputusan (SK) pada Desember 2025.

“Di situ kami menyadari ada kesalahan dalam kebijakan yang kami buat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para guru yang terdampak. Menurut Iqbal, dirinya bersama Wakil Gubernur dan jajaran organisasi perangkat daerah telah berbulan-bulan mencari solusi di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Hasil kalkulasi anggaran, kata dia, akhirnya membuka ruang untuk memberikan tambahan penghasilan tersebut, meski diakui belum ideal. “Kami tahu ini belum cukup, tetapi ini adalah kemampuan fiskal yang ada saat ini,” kata dia.

Pemerintah Provinsi NTB berharap kebijakan ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki kesejahteraan guru, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Iqbal menegaskan, peran guru tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter generasi muda.

“Kami menaruh harapan besar kepada para guru untuk mendidik anak-anak kita agar tidak hanya pintar, tetapi juga berkarakter,” ujarnya.