RRI.CO.ID, Mataram - Penguatan sanksi dan skema pengabdian dinilai menjadi kunci dalam memperbaiki program beasiswa LPDP. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerima beasiswa memenuhi kewajibannya kepada negara. Tanpa mekanisme yang tegas, program berpotensi tidak berjalan optimal.

Isu ini mencuat seiring adanya penerima LPDP yang tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas sistem yang ada. Evaluasi pun menjadi kebutuhan mendesak.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Matara, Prof Tajuddin menilai bahwa sanksi harus ditegaskan dalam perjanjian. Ia menyebut bahwa banyak penerima tidak memahami isi kontrak secara detail. Hal ini menjadi celah yang perlu diperbaiki.

“Di dalam perjanjian itu harus diperjelas sanksinya kalau tidak kembali,” tuturnya, Selasa 31 Maret 2026.

Menurutnya, sanksi yang jelas akan meningkatkan kepatuhan penerima beasiswa. Selain itu, hal ini juga memberikan efek jera bagi pelanggar. Pendekatan ini penting untuk menjaga integritas program.

Ia juga menekankan pentingnya sistem seleksi yang lebih ketat. Pemerintah perlu memastikan bahwa penerima memiliki komitmen kuat untuk mengabdi. Seleksi tidak hanya berbasis akademik, tetapi juga integritas.

Prof Tajuddin menilai bahwa tidak semua penerima harus langsung kembali ke Indonesia. Dalam beberapa kasus, ada bidang ilmu yang belum memiliki fasilitas di dalam negeri. Kondisi ini perlu dipertimbangkan secara fleksibel.

“Untuk bidang tertentu, bisa saja diberikan toleransi untuk tetap di luar negeri,” katanya.

Namun demikian, toleransi tersebut harus diatur dengan jelas. Harus ada batas waktu dan mekanisme pengabdian yang terukur. Hal ini untuk memastikan bahwa kontribusi tetap diberikan kepada negara.

Ia juga mengusulkan adanya pemetaan kebutuhan nasional terhadap keahlian tertentu. Dengan demikian, penempatan lulusan LPDP bisa lebih strategis. Pendekatan ini akan meningkatkan relevansi program.

Selain itu, Prof Tajuddin menekankan pentingnya monitoring pasca-studi. Pemerintah perlu memiliki sistem pelacakan alumni. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka tetap terhubung dengan negara.

“Jangan dilepas begitu saja setelah selesai studi,” ujarnya.

Ia menilai bahwa model lama seperti beasiswa era sebelumnya dapat dijadikan referensi. Pada masa itu, penerima memiliki ikatan jangka panjang dengan negara. Hal ini menciptakan tanggung jawab yang lebih kuat.

Dalam konteks saat ini, pendekatan tersebut bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan zaman. Integrasi teknologi dapat digunakan untuk memantau alumni. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pengawasan.

Dengan penguatan sanksi dan skema pengabdian, program LPDP diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Perbaikan sistem menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan program. Tujuan utama untuk mencetak SDM unggul tetap dapat tercapai.