RRI.CO.ID, Mataram - Universitas Mataram memperkuat sinergi dengan Polresta Mataram untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan kondusif dari pengaruh paham ekstrem. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Rektor Unram, Prof. Sukardi, dan Kapolresta Mataram, Hendro Purwoko, di ruang rapat rektor, Jumat 27 Maret 2026.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan suasana akademik yang ramah diskusi serta berbasis capaian proyek (project outcome) sebagai respons terhadap tantangan era kecerdasan buatan (AI). Rektor menegaskan pentingnya kolaborasi dengan kepolisian untuk menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan kampus.

“Kami berharap terus didampingi oleh Polres Mataram agar keamanan dan kenyamanan kampus tetap terjaga,” tegasnya.

Ia menambahkan, kampus harus menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk berdiskusi sekaligus melahirkan solusi atas berbagai persoalan sosial. Menurutnya, dinamika sosial dan politik yang berkembang di masyarakat berpotensi memengaruhi pola pikir generasi muda, sehingga diperlukan upaya bersama untuk menjaga iklim akademik tetap sehat dan inklusif.

“Unram harus menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk berdiskusi sekaligus menjadi pusat lahirnya solusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Rektor juga menyoroti faktor sosial-ekonomi yang berkontribusi terhadap munculnya isu-isu sensitif di masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan seperti pesantren. Ia menilai aspek keamanan dan kenyamanan perlu menjadi perhatian bersama berbagai pihak.

Sementara itu, Kapolresta Mataram, Hendro Purwoko, menilai masyarakat masih rentan terprovokasi yang dapat berujung pada tindakan anarkis. Ia menekankan pentingnya peran akademisi dalam memberikan solusi berbasis kajian ilmiah.

“Sudah ada pola pendekatan hukum yang diterapkan di beberapa titik di Kota Mataram, seperti di Monjok-Taliwang yang sejauh ini dapat diredam dan masih efektif, namun masih ada beberapa titik yang belum terkontrol,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti tantangan di lingkungan pesantren, termasuk kasus kekerasan seksual dan keterbatasan intervensi aparat akibat aturan internal. Menurutnya, diperlukan kebijakan yang lebih terstandarisasi, mulai dari kapasitas hunian, kebersihan, hingga pola pengasuhan.

“Kita perlu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih terstandarisasi, baik terkait kapasitas kamar, kebersihan, maupun pola pengasuhan di pesantren,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Unram akan membentuk tim yang melibatkan ahli hukum dan sosial untuk merespons berbagai persoalan masyarakat, termasuk fenomena provokasi yang berujung aksi anarkis. Upaya ini juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset, termasuk bagi lingkungan pesantren.

Langkah tersebut menegaskan komitmen Unram dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat solusi dan penjaga stabilitas sosial. Melalui kolaborasi dengan aparat kepolisian dan pemerintah daerah, Unram optimistis dapat menghadirkan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan berdampak bagi masyarakat.