RRI.CO.ID, Mataram - Pendekatan disiplin di lingkungan sekolah kerap menimbulkan tafsir berbeda. Di SMKN 1 Mataram, pengelolaan kedisiplinan disebut berbasis komitmen bersama.

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah aktivitas pungut sampah bagi siswi yang sedang haid. Sekolah menilai kegiatan itu bukan hukuman, melainkan pengalihan aktivitas agar tetap produktif.

Kepala SMKN 1 Mataram, Ruslan, menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut lahir dari diskusi internal manajemen sekolah. Tujuannya agar siswa tidak berkerumun tanpa aktivitas jelas.

“Itu bukan hukuman. Itu kesepakatan supaya mereka tetap produktif dan tidak sekadar berkumpul,” katanya, Sabtu 28 Februari 2026.

Menurutnya, masalah muncul ketika ada siswa yang tidak menjalankan komitmen tersebut. Teman sebayanya melaporkan bahwa yang bersangkutan tidak ikut serta.

“Nah, yang tidak mau menjalankan kesepakatan itulah yang kami kumpulkan. Bukan karena haidnya,” jelas Ruslan.

Sanksi lari ringan pun disebut tidak ditentukan jumlah putarannya. Bahkan sebagian siswa berjalan santai tanpa tekanan.

Ia menambahkan bahwa selama ini tidak ada keluhan langsung dari orang tua kepada pihak sekolah. Polemik justru berkembang di luar komunitas sekolah.

“Kalau ada yang keberatan, mestinya tabayun dulu ke kami. Kami sangat terbuka,” ujarnya.

Sekolah menegaskan tidak pernah mengaitkan kegiatan pungut sampah dengan status haid sebagai hukuman. Narasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta lapangan.

Ruslan mengakui bahwa komunikasi kebijakan perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan persepsi keliru. Evaluasi internal telah dilakukan menyusul polemik yang muncul.

Menurutnya, pendidikan karakter memang memerlukan ketegasan sekaligus kebijaksanaan. Sekolah berupaya menyeimbangkan keduanya.

“Kita harus banyak mengalah, tapi bukan berarti tidak mendidik,” tegasnya.

Ke depan, mekanisme pembinaan akan diarahkan pada pendekatan yang lebih komunikatif. Sekolah ingin memastikan setiap kebijakan dipahami secara utuh.