KLU Masih Miliki 11 Titik Blank Spot, Diskominfo Dorong Perluasan Infrastruktur

RRI.CO.ID, Lombok Utara- Pemerataan akses internet masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital, sedikitnya 11 titik di wilayah tersebut masih mengalami blank spot atau tidak terjangkau jaringan telekomunikasi.

Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KLU terus berupaya mengatasi persoalan tersebut dengan mengajukan penambahan infrastruktur telekomunikasi kepada pemerintah pusat melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

Kepala Diskominfo KLU, Hairul Anwar, mengatakan usulan penyediaan layanan internet gratis telah disampaikan melalui Pemerintah Provinsi NTB maupun langsung kepada pemerintah pusat. Namun hingga kini realisasinya masih menunggu keputusan dari pihak terkait.

“Kami sudah upayakan melalui provinsi dan langsung berkomunikasi dengan pusat. Kita masih menunggu,” ujarnya, Senin Jumat 29 Mei 2026.

Menurut Hairul, kebutuhan akses internet di sejumlah wilayah Lombok Utara masih cukup tinggi. Selain untuk menunjang komunikasi masyarakat, jaringan internet juga diperlukan untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia mengungkapkan, sejumlah proposal telah diajukan kepada Bakti agar wilayah yang belum terjangkau jaringan dapat memperoleh layanan internet gratis. Namun proses realisasi masih berjalan karena banyaknya usulan serupa dari berbagai daerah di Indonesia.

“Banyak usulan yang sudah kita ajukan ke pusat melalui Bakti agar masyarakat bisa mendapatkan internet gratis, tapi memang masih dalam antrean,” katanya.

Diskominfo berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera terealisasi sehingga kesenjangan akses digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Lombok Utara dapat diminimalkan.

Pemerataan jaringan internet dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat transformasi digital daerah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil.