RRI.CO.ID, Lombok Utara - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat komitmennya dalam mendampingi pemerintah daerah meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan rencana kerja antara BPKP NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Senin 25 Mei 2026.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Adrian Puspa Wijaya, Ak., M.E., mengatakan BPKP memiliki peran strategis sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang berada langsung di bawah Presiden.

Menurut Adrian, pengawasan yang dilakukan BPKP tidak hanya sebatas audit, tetapi juga mencakup pendampingan dan konsultasi guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan sesuai regulasi.

“Fungsi BPKP meliputi layanan assurance seperti audit, review, evaluasi, dan pemantauan, serta layanan consulting berupa sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pengawasan lainnya,” katanya.

Ia menjelaskan, ruang lingkup pendampingan BPKP juga cukup luas karena tidak hanya menyasar pemerintah daerah, tetapi juga badan layanan umum daerah (BLUD), badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah desa, BUMDes hingga KDMP.

Melalui kerja sama tersebut, BPKP NTB akan mendukung Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, hingga penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menyambut baik sinergi yang terjalin antara Pemkab KLU dan BPKP NTB.

Menurutnya, peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah harus dilakukan secara konsisten agar mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Kerja sama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Lombok Utara,” ujarnya.

Najmul berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan pendampingan dari BPKP NTB secara maksimal guna mendorong peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara optimistis kualitas pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah akan semakin baik, transparan, dan akuntabel.