RRI.CO.ID, Lombok Utara- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara memberikan perhatian serius terhadap peningkatan layanan publik dalam rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

Rekomendasi tersebut diserahkan kepada Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH dalam sidang paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang DPRD Lombok Utara, Rabu 29 April 2026.

Dalam dokumen rekomendasi yang dibacakan Wakil Ketua II DPRD I Made Kariyasa, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi fokus utama evaluasi. DPRD menilai kemajuan yang telah dicapai pemerintah perlu diikuti dengan peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat.

Pada sektor pendidikan, DPRD mengakui adanya perkembangan positif, namun masih terdapat sejumlah persoalan terkait sarana prasarana dan kualitas sumber daya pendidikan. DPRD meminta pemerintah daerah mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui renovasi sekolah, penyediaan sarana teknologi, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

Selain itu, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan juga dinilai perlu menjadi perhatian agar kualitas pembelajaran dapat meningkat secara merata.

Di bidang kesehatan, DPRD menyoroti perlunya penguatan pelayanan yang cepat dan mudah dijangkau masyarakat.

"Penanganan stunting menjadi salah satu prioritas yang perlu dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah," jelasnya

DPRD juga mendorong optimalisasi peran posyandu, pencegahan pernikahan usia dini, serta penanganan stunting sejak masa kehamilan. Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jangka panjang.

Selain pelayanan kesehatan, DPRD menilai pembangunan infrastruktur dasar juga harus menjadi prioritas. Percepatan pembangunan dan renovasi puskesmas, termasuk pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Bayan, menjadi salah satu rekomendasi penting.

Di sektor infrastruktur umum, DPRD meminta pemerintah memperhatikan konektivitas jalan, ketersediaan air minum aman, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga pembangunan rumah layak huni.

DPRD berharap pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata dan berbasis kebutuhan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh warga di seluruh wilayah Lombok Utara.

Melalui rekomendasi tersebut, DPRD menegaskan bahwa pembangunan pelayanan dasar harus berjalan seimbang dengan pertumbuhan daerah agar kualitas hidup masyarakat meningkat secara berkelanjutan.