RRI.CO.ID, Lombok Timur - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Kamis 9 April 2026 di Ballroom Kantor Bupati. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai forum strategis untuk menyepakati prioritas pembangunan, arah kebijakan, pagu indikatif, serta penyelarasan program daerah dengan provinsi dan pusat.

Mengusung tema “Mewujudkan Iklim Investasi yang Mumpuni melalui Peningkatan Added Value Sektor Unggulan guna mencapai Titik Awal Kulminasi Pembangunan”. Musrenbang ini menjadi langkah awal menuju fase kulminasi pembangunan daerah pada 2027.

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara program kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan arah kebijakan nasional, termasuk mengacu pada program prioritas seperti Asta Cita.

“Program kita di kabupaten harus mengacu pada program provinsi yang juga mengacu pada program pusat. Menjemput program ke pusat menjadi penting,” ujarnya.

Bupati juga mencontohkan implementasi program strategis seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis. Di Lombok Timur sendiri tercatat telah terbentuk 104 Koperasi Merah Putih dan 241 dapur Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga capaian pembangunan yang telah diraih pada 2025. Salah satu langkah yang ditekankan adalah penguatan pendapatan daerah, khususnya dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski tidak menargetkan lonjakan signifikan, pemerintah daerah berharap capaian pembangunan dapat terus konsisten.

“RKPD ini harus menjadi rencana yang matang, sesuai Asta Cita, dan sejalan dengan visi Makmur Mendunia,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Timur, Zaidar Rohman, melaporkan capaian pembangunan tahun 2025 menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan turun dari 14,51 persen pada 2024 menjadi 13,53 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93 persen, menempatkan Lombok Timur di posisi kedua dari 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 72,35, dengan usia harapan hidup mencapai 72,29 tahun. Selain itu, indeks inovasi dan digital naik menjadi 58,74, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melonjak dari 62,93 menjadi 72,05.

Dari sisi fiskal, kinerja daerah tercatat mencapai Rp3,47 triliun atau 101,21 persen. Ini menunjukkan penguatan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pembangunan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Perwakilan Bappeda Provinsi NTB, Heri Agustiadi, menyampaikan bahwa RKPD Provinsi NTB mengusung tema “Orkestrasi Pembangunan Berkelanjutan”. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara program kabupaten dan provinsi, termasuk penguatan program unggulan seperti Desa Berdaya.

Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, turut menegaskan pentingnya kesinambungan perencanaan berbasis data. Ia menyampaikan bahwa DPRD akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan secara berkala.

“RKPD Kabupaten harus berkesinambungan dengan RKPD provinsi dan pusat. Kolaborasi harus terus ditingkatkan demi terwujudnya Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja antara OPD dan kecamatan, penyerahan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris. Terdapat pula penandatanganan kerja sama antara Baznas Lombok Timur dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk kepesertaan guru tidak tetap.