RRI.CO.ID, Lombok Utara – DPRD Kabupaten Lombok Utara memberikan sejumlah catatan penting terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah sepanjang tahun anggaran 2025 melalui laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. Evaluasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kabupaten Lombok Utara, Selasa 28 April 2026.

Rapat paripurna dihadiri Bupati Lombok Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, serta anggota DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara Agus Jasmani memimpin jalannya sidang paripurna yang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Dalam agenda tersebut, juru bicara Pansus Zakaria Abdillah menyampaikan hasil evaluasi terhadap dokumen LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025.

Menurut Zakaria, secara umum pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Sejumlah indikator kinerja pemerintahan mengalami peningkatan, terutama dalam aspek pendapatan daerah dan realisasi program pembangunan.

Meski demikian, Pansus menilai masih terdapat sejumlah sektor yang memerlukan perhatian lebih serius agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Salah satu perhatian utama DPRD adalah efektivitas penggunaan anggaran daerah. Pansus menilai pengelolaan belanja pemerintah harus semakin diarahkan pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

Dari sisi pendapatan, Pansus mencatat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada pendapatan daerah. Kenaikan tersebut didukung oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dukungan transfer dana dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk memperkuat kapasitas fiskal dan memperluas ruang gerak pembangunan daerah.

Namun, DPRD juga mengingatkan agar belanja daerah tetap dijaga dalam koridor efisiensi dan akuntabilitas. Belanja pegawai, termasuk kebutuhan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, disebut perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak membebani APBD secara berlebihan.

Selain evaluasi terhadap kinerja anggaran, Pansus juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor prioritas, serta mendorong inovasi pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal.

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan agar lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.