RRI.CO.ID, Lombok Timur - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Timur ( Lotim) Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rapat Paripurna X Masa Sidang II yang digelar di Rupatama DPRD Lombok Timur, Selasa 7 April 2026. Rapat tersebut menjadi momentum penetapan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, sekaligus bentuk evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama DPRD.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan serta Pansus LKPJ yang telah memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Rekomendasi ini akan menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, DPRD melalui laporan gabungan komisi yang disampaikan Saiful Bahri, memberikan 14 poin rekomendasi terhadap LKPJ tersebut. Rekomendasi mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) hingga persoalan ketenagakerjaan.

DPRD mendorong pemerintah daerah untuk mempertahankan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola PAD serta mengoptimalkan potensi sumber pendapatan baru. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dana transfer, serta melakukan reformasi administrasi perpajakan daerah dan pembenahan basis data perpajakan.

Di sektor pembangunan, DPRD berharap pelaksanaan program fisik maupun nonfisik dapat direalisasikan lebih cepat pada tahun 2026 agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. DPRD juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berbasis sektor pertanian, termasuk menjaga stabilitas ketahanan pangan.

"Kami minta Pemerintah daerah tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga merumuskan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga komoditas dan meningkatkan nilai tambah bagi petani," katanya.

Persoalan pupuk subsidi turut menjadi sorotan. DPRD meminta pemerintah daerah mengambil langkah adaptif dan antisipatif terhadap perubahan kebijakan pemerintah pusat agar distribusi pupuk tetap tepat sasaran dan mendukung keberlanjutan produksi pertanian.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Haerul Warisin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh saran dan rekomendasi DPRD sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah, dengan tetap membuka ruang pengawasan dari DPRD dan masyarakat,” ucapnya.