RRI.CO.ID, Lombok Utara- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bergerak cepat menangani kerusakan Bendungan Empas yang jebol akibat cuaca ekstrem. Upaya darurat dilakukan dengan pemasangan kawat bronjong guna menahan aliran air dan mencegah kerusakan lebih lanjut, sambil menunggu perbaikan permanen.

Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, turun langsung ke lokasi di Dusun Todo, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kamis 2 April 2026, untuk memastikan proses penanganan berjalan efektif. Kunjungan tersebut sekaligus memantau kegiatan gotong royong masyarakat bersama tim teknis di lapangan.

Kerusakan bendungan ini dinilai krusial karena berfungsi sebagai penopang utama kebutuhan irigasi pertanian warga setempat. Tanpa penanganan cepat, dikhawatirkan aktivitas pertanian akan terganggu dan berdampak pada produktivitas pangan masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah daerah langsung menyalurkan bantuan awal berupa 30 unit kawat bronjong. Material ini digunakan sebagai solusi sementara untuk memperkuat struktur bendungan yang terdampak.

“Kebutuhan masyarakat tidak bisa menunggu. Hari ini kita bergerak cepat, bantuan bronjong langsung didistribusikan dan pemasangannya didampingi tim teknis agar tepat sasaran,” ujar Kusmalahadi di sela peninjauan.

Ia menegaskan bahwa langkah darurat ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam merespons bencana secara cepat dan tepat, terutama terhadap infrastruktur vital yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPBD Lombok Utara, M. Zaldy Rahadian, menjelaskan bahwa kerusakan Bendungan Empas merupakan dampak dari bencana yang terjadi pada 2025 lalu. Menurutnya, penggunaan bronjong cukup efektif sebagai penanganan awal dalam kondisi darurat.

“Ini sifatnya sementara untuk menahan kondisi agar tidak semakin parah. Perbaikan permanen tetap menjadi prioritas dan sudah dialokasikan anggarannya,” jelas Zaldy.

Ia menambahkan, proses perbaikan lanjutan direncanakan mulai dikerjakan pada Mei 2026, dengan target mampu memberikan solusi jangka panjang terhadap ketahanan struktur bendungan.

Selain penanganan fisik, pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat agar mematuhi aturan terkait aktivitas di sekitar bendungan.

"Penambangan atau penggalian material dilarang dilakukan dalam radius 1 kilometer ke arah hulu dan 500 meter ke arah hilir, karena berpotensi memperlemah struktur bangunan air," jelasnya.

Di lapangan, semangat gotong royong terlihat kuat. Warga bersama aparat pemerintah bekerja bahu-membahu memasang bronjong demi menjaga keberlangsungan sumber air yang menjadi penopang utama kehidupan mereka.

Langkah cepat ini diharapkan mampu menjaga stabilitas bendungan dalam jangka pendek, sekaligus memastikan aktivitas pertanian masyarakat tetap berjalan normal hingga perbaikan permanen rampung dilaksanakan.