RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Temuan terbaru Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lombok Tengah mengungkap kondisi memprihatinkan dalam pengelolaan sistem informasi desa. Dari total 105 website desa yang terdata hingga 31 Maret 2026, sebagian besar belum berfungsi optimal, bahkan cenderung “mati suri”.

Kepala Diskominfo Lombok Tengah, Drs. H. Lalu Herdan, M.Si, menyebut hanya 27 desa yang tergolong aktif memperbarui dan mengelola website. Sementara itu, 32 desa masuk kategori kurang aktif, dan 46 desa lainnya tidak aktif sama sekali.

“Artinya, sekitar 76 persen website desa kita belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini menjadi perhatian serius karena desa seharusnya menjadi garda terdepan dalam penyampaian informasi publik,” tegasnya saat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan SIDEKA-NG, Rabu 1 Maret 2026.

Aplikasi SIDEKA-NG (Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation) yang dikembangkan Kementerian Kominfo sejatinya dirancang sebagai tulang punggung digitalisasi layanan dan transparansi informasi di tingkat desa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan pemanfaatannya masih jauh dari harapan.

Herdan menilai, masih rendahnya aktivitas website desa disebabkan minimnya pembaruan konten hingga persoalan teknis seperti situs yang tidak dapat diakses. Padahal, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, masyarakat kini sangat bergantung pada akses informasi digital.

“Sekarang masyarakat mencari informasi lewat handphone. Kalau website desa tidak aktif, masyarakat kehilangan akses terhadap informasi penting, mulai dari program hingga layanan desa,” ujarnya.

Menurutnya, website desa bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik. Karena itu, desa yang belum aktif akan menjadi prioritas pembinaan.

Diskominfo Lombok Tengah pun menyiapkan langkah strategis berupa pendampingan dan penguatan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola platform digital secara berkelanjutan.

Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah berharap terjadi percepatan transformasi digital di tingkat desa. Ke depan, seluruh desa ditargetkan tidak hanya memiliki website, tetapi juga aktif mengelola dan memanfaatkannya sebagai kanal utama komunikasi dengan masyarakat.

“Ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal komitmen pelayanan publik. Desa harus hadir di ruang digital, karena di sanalah masyarakat sekarang berada,” tutup Herdan.