RRI.CO.ID, Lombok Udara- Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, Agus Jasmani, menegaskan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2027 sebagai momentum strategis untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya sektor pertanian dan penanggulangan pengangguran.

Hal tersebut disampaikan Agus saat menghadiri Musrenbang RKPD yang digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di kawasan Golf Kosaido Country Club, Desa Sigar Penjalin, Rabu 4 Maret 2026.

Menurut Agus, pokok-pokok pikiran DPRD yang dihimpun dari hasil reses dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihan harus menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

“Pokok pikiran DPRD merupakan representasi langsung dari kebutuhan masyarakat. Ini yang harus kita kawal agar benar-benar terakomodasi dalam RKPD,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dari total 30 anggota DPRD Lombok Utara, terdapat 886 usulan yang telah dihimpun dan diintegrasikan ke dalam 12 organisasi perangkat daerah melalui sistem perencanaan daerah.

Agus menegaskan bahwa usulan tersebut tidak sekadar angka, melainkan cerminan kebutuhan riil masyarakat yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi sosial ekonomi masyarakat Lombok Utara yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, ia meminta agar arah kebijakan pembangunan ke depan benar-benar berpihak pada penguatan sektor pertanian.

“Lebih dari 80 persen masyarakat kita adalah petani. Maka program-program yang disusun harus memberikan dampak langsung bagi mereka,” katanya.

Selain itu, persoalan pengangguran juga menjadi perhatian serius DPRD. Agus mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak program pelatihan kerja guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

“Kita perlu menyiapkan masyarakat agar siap menghadapi peluang kerja. Pelatihan-pelatihan harus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar,” tegasnya.

Agus juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara usulan DPRD, prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan, serta kebijakan pemerintah provinsi dan pusat.

Dengan demikian, menurutnya, perencanaan yang dihasilkan tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga realistis dan dapat dilaksanakan.

“Semua usulan harus diselaraskan agar menghasilkan perencanaan yang terintegrasi, terukur, dan benar-benar bisa diwujudkan,” ujarnya.

Ia berharap Musrenbang tidak berhenti pada tataran diskusi semata, tetapi mampu menghasilkan keputusan yang konkret dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Lombok Utara.

“Ini momentum penting untuk merumuskan arah pembangunan yang berpihak pada rakyat. Kita ingin hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.