RRI.CO.ID, Lombok Utara - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar di kawasan Golf Kosaido Country Club, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Rabu 4 Maret 2026. Forum ini menjadi titik temu berbagai kepentingan pembangunan, mulai dari pemerintah desa hingga pemangku kebijakan tingkat provinsi.

Kegiatan yang dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar bersama Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri ini mengusung tema “Penguatan Kualitas Hidup Masyarakat”. Musrenbang dihadiri sekitar 250 peserta dari berbagai unsur, termasuk DPRD, Forkopimda, OPD, camat, kepala desa, organisasi masyarakat, akademisi, hingga perwakilan perempuan dan tokoh agama.

Kepala Bapprida Lombok Utara, Hermanto, dalam laporannya menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan instrumen penting untuk memastikan perencanaan pembangunan bersifat partisipatif dan tepat sasaran.

“Musrenbang RKPD bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, serta penyepakatan terhadap usulan pembangunan dari desa dan kecamatan agar selaras dengan prioritas daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, forum ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen RKPD 2027 yang tidak hanya menjadi rencana kerja tahunan, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat secara konkret.

Sementara itu, perwakilan Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah, menekankan bahwa Musrenbang merupakan momentum strategis dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang daerah.

“Ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari proses berkelanjutan dalam kerangka pembangunan 20 tahun ke depan,” katanya.

Ia juga menyoroti keselarasan tema pembangunan Lombok Utara dengan program prioritas Pemerintah Provinsi NTB, khususnya dalam pengelolaan sampah dan penguatan desa berdaya yang difokuskan pada empat desa, yakni Bayan, Gumantar, Malaka, dan Sigar Penjalin.

Di sisi legislatif, Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani menyampaikan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD yang mencapai 886 usulan telah diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan daerah melalui 12 OPD.

“Pokok pikiran DPRD merupakan representasi aspirasi masyarakat yang dihimpun dari daerah pemilihan. Ini harus menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD,” ujarnya.

Agus juga mengingatkan bahwa mayoritas masyarakat Lombok Utara berprofesi sebagai petani, sehingga arah kebijakan pembangunan perlu memberikan perhatian serius pada sektor pertanian serta upaya pengurangan pengangguran melalui peningkatan pelatihan kerja.

Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Ia memaparkan bahwa angka kemiskinan di Lombok Utara menunjukkan tren penurunan, dari 23,96 persen pada 2024 menjadi 20,74 persen pada 2025 atau turun sebesar 3,22 persen.

“Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang kita jalankan mulai memberikan dampak positif, namun tetap harus diperkuat dengan sinergi dan kolaborasi semua pihak,” katanya.

Najmul menegaskan bahwa pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurutnya, hal tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi desa berbasis UMKM, peningkatan pendapatan daerah, serta pembangunan infrastruktur yang berwawasan kebencanaan.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang ini harus menjadi ruang musyawarah yang produktif, bukan sekadar seremonial, tetapi mampu melahirkan program prioritas yang realistis dan berdampak langsung,” tegasnya.

Lebih lanjut, Najmul menyoroti pentingnya keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk generasi muda, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.

“Pembangunan Lombok Utara harus inklusif dan tidak boleh meninggalkan siapa pun,” ujarnya.

Melalui forum Musrenbang ini, pemerintah daerah berharap seluruh usulan yang disepakati dapat diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah serta kebijakan pembangunan provinsi dan nasional, sehingga menghasilkan perencanaan yang terukur, terintegrasi, dan implementatif.