RRI.CO.ID, Lombok Utara- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menaikkan target realisasi investasi pada 2026 menjadi Rp1,8 triliun mengikuti target yang ditetapkan pemerintah provinsi. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KLU yang berada di kisaran Rp1,3 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KLU, Evi Wirnani, mengatakan penyesuaian target ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan investasi nasional dan provinsi.

Menurutnya, sektor pariwisata masih menjadi andalan utama dalam mendorong masuknya investasi ke Lombok Utara. Kawasan Tiga Gili yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air selama ini menjadi magnet bagi investor, baik domestik maupun mancanegara.

Namun demikian, optimalisasi investasi di kawasan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama terkait pencatatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Evi menjelaskan bahwa pencatatan LKPM mensyaratkan pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara itu, penerbitan NIB sangat bergantung pada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang hingga kini masih menjadi persoalan di kawasan Tiga Gili.

Ia mengungkapkan, berdasarkan ketentuan terbaru dalam PP 28 Tahun 2025, setiap pelaku usaha wajib menyelesaikan KKPR sebelum memperoleh NIB. Di sisi lain, regulasi yang berlaku di kawasan Tiga Gili saat ini membatasi adanya pembangunan tambahan, sehingga proses pengurusan KKPR menjadi terhambat.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada belum terdatanya sejumlah investasi yang sebenarnya telah berjalan di lapangan. Banyak pelaku usaha di kawasan Gili yang belum mengantongi NIB, sehingga aktivitas investasinya tidak dapat tercatat dalam sistem resmi pemerintah.

“Akibatnya, realisasi investasi kita di atas kertas belum mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujarnya, Jumat 27 Maret 2026.

Menghadapi situasi tersebut, DPMPTSP KLU mulai melakukan diversifikasi sumber investasi dengan mendorong pertumbuhan di sektor lain di luar pariwisata. Sejumlah sektor seperti perdagangan, jasa, pertanian, hingga peternakan kini menjadi fokus pengembangan.

Evi menuturkan bahwa usaha-usaha di sektor produktif, seperti pertanian dan tambak, memiliki potensi besar untuk meningkatkan capaian investasi daerah jika dikelola dan dilaporkan secara optimal.

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pendampingan kepada pelaku usaha agar segera melengkapi legalitas usaha, termasuk mendorong percepatan pengurusan NIB dan pemenuhan persyaratan administratif lainnya.

Dengan strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara optimistis target investasi sebesar Rp1,8 triliun pada 2026 dapat tercapai, meskipun di tengah berbagai tantangan regulasi dan teknis di lapangan.