RRI.CO.ID, Lombok Utara- Upaya memperluas jangkauan penanganan masalah sosial hingga ke tingkat desa terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Salah satunya dengan mendorong Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) agar lebih proaktif mengakses bantuan langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) KLU, pemerintah daerah membuka ruang lebih luas bagi LKS untuk mengajukan program bantuan tanpa harus melalui proses birokrasi panjang di tingkat daerah.

Kepala Dinsos PPPA KLU, Fathurrahman, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi peluang besar bagi LKS untuk memperkuat peran mereka dalam menangani berbagai persoalan sosial di masyarakat.

Menurutnya, saat ini mekanisme pengajuan bantuan dari Kemensos telah lebih sederhana. LKS yang telah memiliki akreditasi resmi dapat langsung mengajukan proposal ke pemerintah pusat.

“Kita minta mereka aktif, karena sekarang bantuan Kemensos ini bisa diakses langsung. Asalkan sudah terakreditasi, mereka bisa langsung mengajukan proposal ke pusat. Posisi kami di dinas hanya memberikan rekomendasi saja,” ujarnya, Senin 30 Maret 2026

Ia menegaskan, keberadaan LKS merupakan cerminan kepedulian masyarakat terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Karena itu, LKS diharapkan tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah daerah, tetapi juga mampu bergerak secara mandiri.

Fathurrahman menilai, inisiatif dari masing-masing LKS menjadi kunci dalam mempercepat penanganan masalah sosial, terutama di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau program pemerintah.

“Saya hanya merekomendasikan saja. Ini tergantung kepedulian dan kepekaan dari LKS. Mereka bisa mengajukan secara mandiri,” katanya.

Untuk itu, Dinsos PPPA KLU terus mendorong seluruh LKS di daerah tersebut agar segera mengurus akreditasi sebagai syarat utama dalam mengakses berbagai program bantuan dan pemberdayaan sosial dari pemerintah pusat.

Langkah ini dinilai strategis dalam memperluas jangkauan bantuan hingga ke pelosok desa, sekaligus mempercepat penanganan persoalan sosial yang bersifat lokal dan spesifik.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berlangsung, peran LKS menjadi semakin krusial sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan sosial. Keterlibatan aktif masyarakat melalui LKS diharapkan mampu menutup keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah.