RRI.CO.ID, Lombok Utara- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai mematangkan persiapan pembangunan sekolah rakyat sebagai langkah konkret memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin. Program ini ditargetkan sudah dapat beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang, meskipun pembangunan fisik dilakukan secara bertahap.

Melalui Dinas Sosial KLU, pembangunan sekolah tersebut dijadwalkan dimulai setelah Hari Raya Idulfitri, dengan target penyelesaian penuh pada Oktober 2026. Namun demikian, pemerintah daerah memastikan kegiatan belajar mengajar dapat dimulai lebih awal dengan memprioritaskan fasilitas utama.

Kepala Dinas Sosial KLU, Fathurahman, mengatakan strategi pembangunan bertahap diterapkan agar proses pendidikan tidak harus menunggu seluruh infrastruktur rampung. Fokus awal diarahkan pada penyediaan ruang kelas dan asrama siswa.

“Yang kami utamakan lebih dulu adalah ruang belajar dan asrama. Dengan begitu, kegiatan belajar mengajar bisa segera berjalan saat tahun ajaran baru dimulai,” ujarnya, Rabu Jumat 27 Maret 2026.

Ia menjelaskan, konsep sekolah rakyat dirancang dalam bentuk berasrama guna mendukung pembinaan siswa secara lebih intensif. Dengan sistem tersebut, tidak hanya aspek akademik yang diperhatikan, tetapi juga pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa.

Menurutnya, fasilitas penunjang lainnya akan tetap dibangun secara bertahap seiring berjalannya operasional sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan efisiensi waktu sekaligus menjawab kebutuhan mendesak akan layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Sekolah rakyat ini tidak dibuka untuk umum. Penerimaan siswa akan difokuskan pada kelompok masyarakat kategori Desil 1 dan Desil 2, yakni mereka yang tergolong sangat miskin serta miskin dan rentan miskin.

“Kriterianya sangat spesifik. Ini agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” jelasnya.

Meski pembangunan fisik terus dipersiapkan, proses rekrutmen siswa hingga kini masih menunggu arahan resmi dari kementerian terkait. Selain itu, pemerintah daerah juga masih menuntaskan aspek administratif, termasuk penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai payung hukum pelaksanaan program.

“Untuk rekrutmen murid, kami masih menunggu instruksi dari kementerian. Jadi saat ini belum dibuka,” tambah Fathurahman.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menilai kehadiran sekolah rakyat sebagai langkah strategis dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Dengan memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, diharapkan dapat tercipta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Seiring proses pembangunan dan pemenuhan regulasi yang terus berjalan, Pemkab KLU optimistis sekolah rakyat dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.