RRI.CO.ID, Lombok Utara – Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D di Kecamatan Bayan mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Namun, dukungan tersebut disertai catatan serius terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga dokter spesialis yang dinilai masih menjadi persoalan mendasar.

Anggota Komisi II DPRD KLU, Artadi, menegaskan bahwa pembangunan fisik rumah sakit bukanlah tantangan utama. Menurutnya, persoalan krusial justru terletak pada ketersediaan tenaga medis yang kompeten dan siap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Yang perlu dikawal dan disiapkan adalah SDM-nya. Bangun gedung itu gampang, tapi yang mengisi, terutama dokter spesialis, harus betul-betul disiapkan,” ujarnya, Jumat 27 Maret 2026.

Ia menyoroti kondisi pelayanan di RSUD Tanjung yang hingga kini masih kerap menuai keluhan masyarakat. Minimnya dokter spesialis disebut menjadi salah satu faktor utama belum optimalnya layanan kesehatan di daerah tersebut.

“Di RSUD Tanjung saja hampir setiap hari ada komplain masyarakat akibat pelayanan, terutama sangat kurangnya dokter spesialis,” katanya.

Artadi juga mempertanyakan transparansi data tenaga medis yang dimiliki pemerintah daerah. Ia meminta kejelasan terkait jumlah dokter spesialis berstatus ASN maupun kontrak, serta berapa di antaranya yang benar-benar menetap di Lombok Utara.

Menurutnya, dari sekitar 24 dokter spesialis yang saat ini tercatat, belum tentu semuanya berdomisili di KLU. Kondisi ini berdampak pada pola pelayanan yang tidak maksimal karena sebagian tenaga medis hanya datang secara bergiliran.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab dokter spesialis enggan menetap di Lombok Utara adalah faktor jarak serta pola kerja yang tidak terfokus pada satu fasilitas kesehatan. Banyak dokter diketahui juga praktik di sejumlah rumah sakit di Kota Mataram, bahkan membuka praktik pribadi.

“Dokter spesialis itu tidak kerja di satu tempat. Mereka juga praktik di beberapa rumah sakit lain, sehingga akhirnya sistemnya roling. Kalau ada keluhan pasien, perawat sering hanya bisa konsultasi lewat telepon,” jelasnya.

Artadi menilai, jika RSUD baru dibangun di Kecamatan Bayan yang lokasinya lebih jauh dari pusat kota, tantangan tersebut berpotensi semakin besar. Ia memperkirakan minat dokter spesialis untuk bertugas akan semakin rendah, kecuali jika disertai penawaran kontrak yang lebih tinggi.

Saat ini, kata dia, pemerintah daerah telah mengontrak dokter spesialis dengan nilai minimal Rp28 juta per bulan, ditambah fasilitas kendaraan dan rumah. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih dipertanyakan.

“Kita sudah siapkan kontrak, mobil, dan rumah. Tapi perlu dicek, apakah benar mereka tinggal di KLU atau tidak,” ujarnya.

Dalam diskusinya dengan pihak rumah sakit pusat, Artadi juga menerima masukan agar daerah mempertimbangkan kehadiran rumah sakit swasta. Kehadiran fasilitas kesehatan swasta dinilai dapat menjadi alternatif bagi dokter spesialis untuk menambah penghasilan, sehingga lebih tertarik menetap di daerah.

Meski demikian, ia menekankan solusi jangka panjang harus berfokus pada kemandirian daerah melalui investasi SDM lokal. Pemerintah daerah didorong untuk membiayai pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri daerah, disertai skema ikatan dinas.

“Kalau bisa, dokter umum dari KLU dibiayai sekolah spesialis. Setelah selesai, wajib kembali mengabdi di RSUD KLU. Ini solusi jangka panjang,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan agar pembiayaan tersebut diikat melalui nota kesepahaman (MoU) sehingga memiliki kekuatan komitmen yang jelas antara pemerintah dan penerima beasiswa.

Artadi menegaskan, dirinya tetap mendukung penuh pembangunan RSUD di Bayan sebagai upaya meningkatkan akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah utara dan timur Lombok Utara. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru akibat layanan yang belum siap.

“Jangan sampai setelah RSUD dibangun, justru komplain masyarakat semakin banyak. Itu akan jadi masalah baru,” katanya.

Ia menutup dengan menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga tenaga medis dan sistem pelayanan.

“Intinya kita dukung. Tapi dari sekarang Pemda harus siapkan SDM, terutama dokter dan dokter spesialis, termasuk sistem pelayanannya,” tutupnya.