RRI.CO.ID, Lombok Utara - Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus dilakukan meski dihadapkan pada keterbatasan lahan di sejumlah wilayah. Salah satu solusi yang ditempuh adalah memanfaatkan aset milik pemerintah daerah maupun provinsi sebagai lokasi pembangunan gerai koperasi.

Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis agar program yang menyasar penguatan ekonomi kerakyatan tersebut tetap berjalan dan tidak terhambat persoalan teknis di lapangan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Utara, Mala Siswandi, menegaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya mendukung penuh pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan pembangunan gerai KDMP di desa-desa.

Menurutnya, dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan program prioritas tetap dapat direalisasikan.

“Yang terpenting saat ini programnya bisa berjalan dulu. Untuk mekanisme lanjutan seperti sewa atau retribusi akan kita atur setelah gerai mulai beroperasi,” ujarnya, Jumat 27 Maret 2026.

Ia menambahkan, penggunaan aset daerah tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku. Setiap usulan dari desa akan melalui tahapan verifikasi lapangan oleh tim guna memastikan kelayakan lokasi.

Verifikasi tersebut mencakup sejumlah aspek penting, seperti posisi lahan yang strategis, aksesibilitas yang memadai, serta potensi mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Tim akan turun langsung untuk mengecek apakah lokasi yang diusulkan memenuhi kriteria, terutama dari sisi akses jalan dan kelayakan fungsi,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Utara, Budiawan, mengungkapkan bahwa progres pembangunan gerai KDMP di 43 desa saat ini masih belum merata. Sebagian desa telah menunjukkan perkembangan signifikan, namun sebagian lainnya masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan lahan.

“Mayoritas kendalanya memang di lahan. Ada yang sudah mulai pembangunan, tapi belum semuanya bisa bergerak secara bersamaan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, beberapa desa bahkan harus mencari alternatif lokasi, termasuk memanfaatkan aset milik pemerintah, agar pembangunan tetap dapat dilanjutkan.

Budiawan merinci, Desa Sokong di Kecamatan Tanjung menjadi salah satu desa dengan progres paling maju, dengan capaian fisik pembangunan gerai mendekati 70 persen. Sementara itu, Desa Bentek di Kecamatan Gangga masih berada pada tahap konstruksi dengan progres sekitar 40 persen.

Adapun Desa Genggelang di Kecamatan Gangga menjadi contoh desa yang telah lebih dahulu menuntaskan pembangunan dan operasional gerai KDMP. Bahkan, koperasi di desa tersebut telah melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT) untuk tahun anggaran 2025.

Ia berharap, dengan adanya dukungan pemerintah daerah melalui pemanfaatan aset, percepatan pembangunan gerai KDMP di seluruh desa dapat segera terwujud.

“Harapannya tentu semua desa bisa segera menyusul, sehingga manfaat koperasi ini benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.