RRI.CO.ID, Lombok Barat – Komitmen memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kembali ditegaskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat. Melalui Komisi III, lembaga legislatif ini menggelar rapat kerja evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin 6 April 2026, di Aula Fraksi DPRD.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat, Fauzi, dengan menghadirkan mitra kerja strategis dari unsur eksekutif, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam forum tersebut, Komisi III secara intensif membedah capaian kinerja program dan realisasi anggaran tahun 2025. Evaluasi dilakukan secara rinci guna mengidentifikasi berbagai kendala serta potensi perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Fauzi menegaskan bahwa rapat kerja ini menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar berdampak bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap program yang dijalankan memiliki output dan outcome yang jelas serta dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. “Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi pijakan untuk memperbaiki kinerja ke depan agar lebih efektif dan efisien,” katanya menegaskan.

Selain itu, Komisi III turut menyoroti aspek serapan anggaran yang dinilai perlu lebih dioptimalkan. Beberapa catatan strategis disampaikan sebagai bahan rekomendasi, khususnya dalam peningkatan respons terhadap kebutuhan masyarakat di sektor infrastruktur, kebencanaan, dan layanan darurat.

Perwakilan dari masing-masing OPD pun memberikan penjelasan terkait capaian program serta tantangan yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan. Hal ini menjadi bahan penting dalam menyusun rekomendasi yang konstruktif dan berbasis data.

Fauzi berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang program yang lebih tepat sasaran pada tahun anggaran berikutnya.

"Kami ingin pembangunan di Lombok Barat semakin terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ucapnya.

Rapat kerja ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

"Kami akan terus mengawal agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya mengakhiri.