RRI.CO.ID, Bima - Transisi kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dari Kementerian Agama (Kemenag) memang menghadapi kendala infrastruktur di daerah. Banyak kantor Kemenhaj tingkat daerah, kabupaten, atau kota yang belum memiliki gedung sendiri dan masih menumpang atau meminjam aset Kemenag.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat ini jajaran pimpinan Kemenhaj Bima masih mengupayakan hibah tanah dari pemerintah daerah untuk pembangunan kantor definitif ke depannya.

Kepala Kementerian Haji dan Umrah, Kabupaten Bima H. Ikhwan Zulkifli, SE mengakui Kemenhaj Kabupaten Bima sampai hari ini belum memiliki kantor sendiri. Kemenhaj masih satu atap dengan Kementerian Agama Kabupaten Bima.

Dengan demikian, Ikhwan berharap akan ada bantuan tanah dari Pemerintah Kabupaten Pemkab dan lainnya. Menurut dia, tanah hibah menjadi salah syarat penting untuk mengajukan anggaran ke pemerintah pusat.

"Saat ini kami masih mengupayakan untuk tanah hibah dari pemerintah daerah," kata Ikhwan Zulkifli kepada RRI Bima, Selasa 17 Februari 2026.

Ikhwan Zulkifli menyampaikan bahwa pelayanan tetap berjalan dengan normal walaupun saat ini belum memiliki gedung sendiri. Baginya semua masih bisa diatasi dengan baik. Oleh karena pihaknya intens melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bima.

"Masalah tanah hibah kami juga sudah melakukan komunikasi dan koordinasi yang sangat intens dengan komunikasi imigrasi, bkad juga sudah dan Alhamdulillah respon pemerintah daerah sangat luar biasa," ucapnya menegaskan.

Sekedar diketahui, Kementerian Haji dan Umrah berencana membangun kantor perwakilan di daerah untuk mendekatkan layanan jamaah. Untuk pembangunan itu, Kemenhaj berharap akan ada tambahan anggaran dari kementerian keuangan.