Peran Perempuan Dinilai Strategis dalam Membangun Budaya Antikorupsi di NTB

RRI.CO.ID, Mataram – Kesetaraan gender dan penguatan budaya antikorupsi menjadi salah satu fokus pembahasan dalam program Beranda Astacita Membangun NTB yang Adil, Senin 13 Juli 2026. Dialog yang berlangsung pukul 10.00–11.00 Wita tersebut menghadirkan Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) NTB, Haeli, SE., M.Ak,.

Haeli menjelaskan bahwa isu gender dan korupsi sering dipandang sebagai dua hal yang berbeda. Namun, keduanya memiliki keterkaitan yang kuat, terutama dalam upaya pengarusutamaan gender sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi.

Menurutnya, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam menegakkan integritas, baik di lingkungan keluarga maupun di tempat kerja. Perempuan, khususnya seorang ibu, memiliki posisi yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak sejak usia dini.

"Dalam ajaran Islam, ibu merupakan madrasyah pertama bagi anak-anaknya. Nilai integritas, kejujuran, dan karakter antikorupsi pertama kali dibentuk dari lingkungan keluarga," ujar Haeli.

Ia menegaskan, budaya antikorupsi harus dimulai dari rumah. Seorang ibu berperan penting dalam membentuk karakter anak sehingga tumbuh menjadi generasi yang menjunjung tinggi integritas. Sebaliknya, minimnya peran orang tua, terutama ibu, dapat membuka peluang berkembangnya perilaku menyimpang, termasuk tindak korupsi.

"Ibu adalah satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap apa yang pertama kali dilihat, diketahui, dan dipahami oleh anak-anaknya," katanya.

Haeli juga menilai pemerintah telah memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor, termasuk dalam pengambilan kebijakan publik. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah keberanian perempuan untuk mengambil peluang tersebut.

"Kalau saya melihat, negara sudah membuka peluang. Tetapi apakah perempuan berani mengambil peluang itu, menjadi tokoh yang berperan dalam pengambilan keputusan, membuka ruang penguatan integritas, dan menjadi bagian dari gerakan antirasuah," ujarnya.

Ia menambahkan, perempuan memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga kerap lebih mudah diterima saat menyampaikan edukasi maupun penyuluhan kepada masyarakat. Potensi tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapasitas intelektual agar perempuan semakin percaya diri dalam memberikan analisis, solusi, dan mengambil keputusan.

Menurut Haeli, keraguan perempuan untuk tampil bukan disebabkan minimnya kesempatan, melainkan karena kurangnya dukungan terhadap pengembangan kapasitas diri, pengalaman berorganisasi, serta keberanian mengambil peran di ruang publik.

"Kalau saya melihat keragu-raguan ini bukan karena tidak ada peluang, tetapi karena belum mau mengambil peran dan belum didukung kemampuan intelektual serta pengalaman berorganisasi yang memadai," pungkasnya.

Melalui dialog tersebut, Forum Penyuluh Anti Korupsi NTB berharap semakin banyak perempuan yang berani mengambil peran sebagai agen perubahan dalam membangun budaya integritas dan memperkuat gerakan antikorupsi, dimulai dari lingkungan keluarga hingga ruang-ruang pengambilan kebijakan publik.