RRI.CO.ID, Mataram – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Ibnu Basuki Widodo, mengingatkan civitas akademika untuk menghindari praktik pemberian hadiah, makanan, maupun bentuk pemberian lainnya kepada dosen karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses akademik.

Menurut Ibnu, pemberian kepada dosen atau pihak yang memiliki kewenangan akademik dapat memunculkan persepsi ketidakadilan dan membuka ruang terjadinya konflik kepentingan.

Ia menjelaskan, konflik kepentingan tidak selalu muncul karena adanya suap atau tindak pidana korupsi. Konflik kepentingan dapat timbul dari hubungan pertemanan, hubungan keluarga, perkawanan, kolusi hingga pemberian hadiah atau gratifikasi.

“Pelarangan gratifikasi itu supaya tidak muncul conflict of interest,” ujarnya, Minggu 14 Juni 2026.

Ibnu mengatakan, dalam kondisi tertentu kegiatan akademik memang dapat melibatkan konsumsi bersama. Namun mekanismenya harus diatur secara kolektif dan diberikan secara setara kepada seluruh peserta agar tidak menimbulkan perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.

Menurutnya, jika terdapat kebutuhan konsumsi saat ujian atau kegiatan akademik lainnya, pembiayaan dapat dilakukan secara bersama-sama dan dikelola secara transparan oleh pihak kampus.

“Kalau memang ada kebutuhan konsumsi, harus sama untuk semua dan tidak diketahui berasal dari siapa sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa budaya integritas di lingkungan pendidikan harus dibangun sejak dini karena perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk karakter calon pemimpin masa depan.

Karena itu, KPK terus mendorong kampus untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi mengganggu objektivitas dalam proses akademik.

Ibnu menambahkan, pengelolaan konflik kepentingan telah diatur secara rinci dalam regulasi pemerintah dan dapat menjadi acuan bagi institusi pendidikan dalam membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas.