Harga Telur Anjlok, Peternak NTB Minta Pengawasan Telur dari Luar Diperketat

RRI.CO.ID, Mataram — Peternak unggas rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tekanan akibat anjloknya harga telur ayam. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya dipengaruhi oleh situasi pasar nasional, tetapi juga masuknya telur dari luar daerah yang dinilai belum terdata secara jelas.

Ketua Perhimpunan Peternak Unggas Rakyat (Petarung) NTB, Ervin Tanaka, mengatakan penurunan harga telur saat ini merupakan persoalan berskala nasional yang turut berdampak terhadap peternak di NTB.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjaga ekosistem usaha peternakan agar peternak lokal tetap mampu bertahan di tengah tekanan harga.

"Kalau skala nasional, harga telur terpuruk, mau tidak mau NTB kena. Bagaimana caranya kita dari Pemprov ini menjaga ekosistem peternak agar bisa bertahan," kata Ervin pada Senin, 7 September 2026.

Ervin menilai, secara kapasitas produksi, peternak NTB sebenarnya masih mampu memenuhi kebutuhan telur di daerah. Namun, ketidakjelasan data mengenai jumlah telur dari luar daerah yang masuk ke NTB menjadi salah satu persoalan yang membuat peternak lokal ragu mengembangkan usahanya.

"Seharusnya kita masih bisa memenuhi permintaan. Cuma karena data telur luar yang masuk ini tidak terdata dengan jelas, itu permasalahannya. Kami peternak di NTB karena datanya tidak jelas, mengembangkan bisnis juga jadi ragu-ragu," ujarnya.

Ia menyebut pemerintah sebenarnya telah memiliki ketentuan terkait persyaratan masuknya telur dari luar daerah. Pengawasan terhadap lalu lintas komoditas tersebut juga melibatkan Satgas Pangan yang terdiri dari sejumlah instansi.

Namun, Ervin menilai pelaksanaan pengawasan di lapangan masih perlu diperkuat. Sebab, menurut dia, telur dari luar daerah masih ditemukan masuk dan beredar di NTB.

"Sudah ada persyaratannya. Itu wewenangnya Satgas Pangan. Di dalamnya ada Dinas Peternakan, Polda, Satpol PP dan lainnya. Tapi sejauh ini saya lihat masih kurang berfungsi," ucapnya.

Bukan Menolak Telur dari Luar, Ervin menegaskan peternak lokal tidak menolak masuknya telur dari luar daerah. Menurutnya, telur dari luar tetap dapat masuk sepanjang memenuhi seluruh ketentuan dan perizinan yang berlaku.

Ia meminta pemerintah memastikan telur yang masuk memiliki dokumen dan sertifikasi yang dipersyaratkan, termasuk Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH) dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

"Kami bukan anti dengan telur dari luar. Kalau dia punya perizinan lengkap, SKKPH-nya ada, NKV-nya ada, silakan. Itu legal, tidak masalah," katanya.

Yang menjadi persoalan, lanjut Ervin, adalah masuknya telur yang tidak memenuhi persyaratan secara lengkap. Kondisi tersebut dinilai berpotensi semakin menekan harga telur produksi peternak lokal.

Karena itu, ia mendorong adanya keterbukaan data mengenai volume telur yang masuk ke NTB. Dengan data yang jelas, pemerintah dan pelaku usaha dapat memperhitungkan kebutuhan serta pasokan telur di daerah.

"Ketika kita tanya berapa yang masuk ke NTB, kepala dinas harus bisa menjawab," ujarnya.

Di tengah anjloknya harga telur, peternak juga masih dibebani tingginya biaya produksi. Salah satu komponen utama adalah pakan yang menurut Ervin tidak mengalami penurunan harga, bahkan cenderung terus meningkat.

Situasi tersebut membuat margin usaha peternak semakin tertekan. Telur yang tidak segera terserap pasar juga berisiko mengalami penurunan kualitas sehingga peternak terpaksa menurunkan harga jual.

"Namanya kita peternak sekaligus bisnis jualan, maunya harga bagus. Dicoba dengan harga bagus tidak laku, diturunkan tidak laku, akhirnya diturunkan lagi. Sudah berapa lama umur telurnya," katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian berlapis bagi peternak karena biaya pakan tetap tinggi sementara harga jual telur berada di bawah harapan.

Ervin mengungkapkan tekanan harga telur yang berlangsung cukup lama telah membuat sejumlah peternak memilih menghentikan usaha.

Ia menyebut cukup banyak peternak yang sudah "gulung kandang" karena tidak mampu bertahan menghadapi kondisi pasar.

"Banyak. Dari kemarin sudah banyak yang gulung kandang," ungkapnya.

Meski demikian, Ervin menyebut pada awal September 2026 kondisi penjualan telur di NTB mulai menunjukkan perbaikan. Distribusi dan penjualan disebut mulai berjalan, meski harga telur masih belum berada pada level yang menguntungkan bagi peternak.

"Untuk penjualan telur sebenarnya di NTB sudah mulai terurai, sudah mulai jalan. Tetapi harganya belum bisa bagus," katanya.

Karena itu, Petarung NTB berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota memberikan perlindungan lebih kuat kepada peternak kecil dan UMKM peternakan, terutama melalui pengawasan distribusi telur dari luar daerah.

Menurut Ervin, perlindungan tersebut bukan dalam bentuk menutup pasar bagi produk dari luar, melainkan memastikan seluruh produk yang masuk NTB memenuhi ketentuan, memiliki dokumen lengkap, serta tidak mengganggu keberlangsungan usaha peternak lokal.