Kantor BSN Hadir di NTB, Produk UMKM Didorong Penuhi Standar SNI

‎RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) meresmikan Kantor Layanan Teknis (KLT) Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di kompleks UPTD Balai Kemasan, Promosi, dan Pemasaran Produk Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Senin, 6 Juli 2026. Kehadiran kantor ini diharapkan mempercepat peningkatan daya saing produk UMKM melalui layanan standardisasi yang lebih mudah diakses.

‎Peresmian dilakukan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Kepala BSN RI Donny Purnomo Januardhi Effyandono. Dengan peresmian tersebut, NTB menjadi provinsi keenam di Indonesia yang memiliki Kantor Layanan Teknis BSN.

‎Kepala BSN Donny mengatakan NTB memiliki potensi besar dari berbagai komoditas unggulan, seperti kerajinan, mutiara, dan produk berbasis sumber daya alam. Menurut dia, standardisasi menjadi pintu masuk agar produk daerah mampu bersaing di pasar nasional hingga ekspor.

‎"Harapan kami, SNI menjadi sahabat bagi pelaku usaha. Produk yang memenuhi standar akan lebih mudah diterima pasar, meningkatkan omzet usaha, sekaligus memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional," ujarnya.

‎Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menilai kehadiran Kantor Layanan Teknis BSN merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem industri di NTB. Menurut dia, pengembangan industri tidak cukup hanya mengandalkan produksi, tetapi harus didukung standardisasi, sertifikasi, pengemasan, promosi, hingga pemasaran yang saling terhubung.

‎"Kita ingin membangun ekosistem industri yang utuh. Kehadiran BSN melengkapi layanan yang sudah ada, mulai dari sertifikasi halal, balai kemasan, hingga Bale Kriya. Semua ini harus menjadi fondasi agar industri dan perdagangan NTB terus tumbuh," kata Iqbal.

‎Ia mencontohkan kebutuhan telur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB yang hingga kini masih dipenuhi sekitar 70 persen dari luar daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya membangun rantai pasok dan industri lokal yang kuat agar mampu memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan.

‎Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan pemerintah daerah akan mengintegrasikan layanan standardisasi dengan fasilitas pembinaan UMKM yang telah dimiliki. Pendampingan akan mencakup pelatihan, pengemasan, hingga sertifikasi produk.

‎"Target kami UMKM NTB bisa naik kelas. Dengan layanan standardisasi yang lebih dekat, produk-produk lokal diharapkan memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional," ujarnya.

‎Peresmian Kantor Layanan Teknis BSN juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman mengenai sinergi pembinaan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian di NTB.