RRI.CO.ID, Dompu – Daya beli masyarakat di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dinilai mengalami pelemahan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut tercermin dari rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah berjuluk “Nggahi Rawi Pahu” yang masih berada pada kisaran 4,5 persen sepanjang 2025.

Pelemahan ekonomi masyarakat itu juga terlihat dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Dompu yang rata-rata berada pada angka minus 0,11 persen pada April hingga Mei 2026.

"Angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah masih bergerak di zona negatif," kata Kepala Bagian Ekonomi Setda Dompu, Sukarno, Senin, 1 Juni 2026.

Banyak masyarakat yang menganggap turunnya harga kebutuhan pokok atau harga yang stabil sebagai kondisi ekonomi yang baik. Padahal, kata Sukarno, situasi tersebut justru menunjukkan lemahnya kemampuan masyarakat dalam berbelanja.

“Justru sebaliknya. Itu bukan karena stok barang melimpah, tetapi karena masyarakat tidak mampu membeli,” ujarnya.

Menurut Sukarno, rendahnya pergerakan harga menjadi indikasi lemahnya permintaan masyarakat di pasar.

Jika daya beli masyarakat kuat, maka aktivitas konsumsi akan meningkat dan ikut mendorong kenaikan pergerakan harga barang.

“Kalau daya beli masyarakat tinggi, tentu aktivitas belanja meningkat dan harga di pasar ikut bergerak. Tapi sekarang permintaan masyarakat masih rendah,” katanya.

Ia mencontohkan sektor pertanian yang selama ini menjadi penopang perekonomian Dompu, khususnya komoditas jagung, juga tidak mampu berbuat banyak. Meski nilai perputaran uang dari hasil jagung mencapai triliunan rupiah, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Menurutnya, sebagian besar hasil penjualan jagung habis untuk mengembalikan modal pinjaman, membayar biaya pendidikan anak, serta memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Akibatnya, keuntungan bersih yang dinikmati petani relatif kecil.

“Nilai uangnya memang besar, tetapi tidak menetap dan tidak dinikmati secara maksimal oleh masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, tingginya aliran uang keluar daerah juga menjadi faktor yang memengaruhi lemahnya ekonomi lokal.

Masyarakat Dompu masih cenderung memilih berbelanja maupun mendapatkan layanan kesehatan di luar daerah, terutama di Kota Mataram yang dianggap memiliki fasilitas lebih lengkap dan nyaman.

Padahal, menurut Sukarno, ketersediaan barang maupun layanan kesehatan di dalam daerah sebenarnya cukup memadai.

Namun faktor kenyamanan dan kebiasaan masyarakat membuat perputaran uang lebih banyak mengalir ke luar Dompu.

“Kondisi ini bukan karena di Dompu tidak tersedia barang atau layanan kesehatan. Tetapi masyarakat lebih memilih belanja dan berobat ke luar daerah, terutama ke Kota Mataram,” pungkasnya.