RRI.CO.ID, Dompu – Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Aris Anyrasi mengatakan, tantangan pembangunan ekonomi daerah ke depan adalah memastikan uang yang masuk ke Dompu dapat berputar lebih lama dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

“Harus dibuat semacam jaring agar uang yang masuk tidak mudah keluar daerah,” ujarnya saat Focus Group Discussion (FGD) terkait kondisi ekonomi daerah, yang digelar akhir pekan lalu, seperti yang dikutip dari LKBN Antara, Senin, 1 Juni 2026.

Menurut Aris, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penyederhanaan perizinan dan dukungan terhadap pelaku usaha lokal yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam daerah.

Ia menilai, semakin banyak kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi di Dompu, maka semakin kuat pula perputaran ekonomi lokal yang tercipta.

“Kebutuhan sehari-hari masyarakat harus bisa dipenuhi di daerah sendiri sehingga perputaran ekonomi lokal semakin kuat,” katanya.

Sebelumnya, dalam FGD yang membahas penurunan daya beli masyarakat di Kabupaten Dompu, kondisi ekonomi daerah dinilai mengalami pelemahan dalam beberapa bulan terakhir.

Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi daerah berjuluk “Nggahi Rawi Pahu” yang masih berada pada kisaran 4,5 persen sepanjang 2025.

Pelemahan ekonomi masyarakat juga terlihat dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Dompu yang rata-rata berada pada angka minus 0,11 persen pada April hingga Mei 2026.

Kondisi itu menunjukkan aktivitas ekonomi daerah masih bergerak di zona negatif. Rendahnya pergerakan harga di pasar dinilai menjadi indikasi lemahnya permintaan masyarakat.

Meski harga kebutuhan pokok cenderung stabil bahkan menurun, kondisi tersebut bukan berarti ekonomi dalam keadaan baik, melainkan menunjukkan kemampuan belanja masyarakat yang masih rendah.

Selain itu, tingginya aliran uang keluar daerah juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Masyarakat Dompu masih banyak memilih berbelanja maupun mendapatkan layanan kesehatan di luar daerah, terutama di Kota Mataram yang dianggap memiliki fasilitas lebih lengkap dan nyaman. Akibatnya, uang yang seharusnya berputar di Dompu justru lebih banyak mengalir keluar daerah dan berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi lokal.