BPS: Pelemahan Daya Beli Warga Dompu Perlu Dipetakan Lebih Detail

  • 01 Jun 2026 17:33 WIB
  •  Mataram

RRI.CO.ID, Dompu – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Ahwan Hadi menjelaskan, pola persebaran pendapatan masyarakat sebenarnya dapat dipetakan melalui pendekatan pendapatan dan konsumsi rumah tangga. Namun demikian, keterbatasan cakupan sampel survei masih menjadi tantangan untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci hingga tingkat kecamatan dan desa.

“BPS memiliki data konsumsi melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tetapi jangkauannya masih terbatas,” katanya, Senin, 1 Juni 2026.

Menurutnya, diperlukan kolaborasi dan dukungan yang lebih luas agar pemerintah dapat mengetahui secara lebih akurat berapa besar bagian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang benar-benar menjadi pendapatan masyarakat, serta berapa banyak yang justru mengalir keluar daerah.

“Dengan kolaborasi yang lebih luas, kita bisa mengetahui secara lebih tepat berapa bagian dari PDRB yang dinikmati masyarakat dan berapa yang keluar daerah,” katanya.

Sebelumnya, dalam FGD yang digelar Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, kondisi ekonomi Kabupaten Dompu dinilai mengalami pelemahan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi daerah berjuluk “Nggahi Rawi Pahu” yang masih berada pada kisaran 4,5 persen sepanjang 2025.

Selain itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Dompu pada April hingga Mei 2026 tercatat rata-rata berada pada angka minus 0,11 persen. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah masih bergerak di zona negatif.

Rendahnya pergerakan harga di pasar dinilai menjadi indikator lemahnya permintaan masyarakat. Meski harga kebutuhan pokok cenderung stabil bahkan menurun, kondisi tersebut tidak selalu menandakan ekonomi yang baik, melainkan mencerminkan kemampuan belanja masyarakat yang masih rendah.

Pemerintah daerah juga menyoroti tingginya aliran uang keluar daerah.

Masyarakat Dompu masih banyak memilih berbelanja maupun mendapatkan layanan kesehatan di luar daerah, terutama di Kota Mataram yang dianggap memiliki fasilitas lebih lengkap dan nyaman.

Akibatnya, uang yang seharusnya berputar di Dompu justru lebih banyak mengalir keluar daerah dan berdampak pada lemahnya pertumbuhan ekonomi lokal.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru

Memuat berita terbaru.....