RRI.CO.ID, Mataram — Tingginya minat pelaku usaha dan yayasan dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan sekaligus berpotensi memberikan dampak luas terhadap perekonomian daerah.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Dokter Firmansyah, mengatakan secara perhitungan bisnis, pembangunan SPPG tergolong menguntungkan karena memiliki kepastian pasar yang jelas.

“Dari hitung-hitungan bisnis ini menguntungkan. Berbeda dengan bisnis pada umumnya yang masih penuh ketidakpastian, SPPG justru memiliki kepastian karena target konsumennya sudah jelas,” ujarnya, Kamis 2 April 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan banyak pihak, termasuk yang bukan berlatar belakang pengusaha, turut berinvestasi dalam pembangunan SPPG.

Firmansyah menilai, program ini merupakan langkah awal pemerintah dalam mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap operasional, mengingat SPPG berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat luas, khususnya anak-anak sekolah.

“Karena ini menyangkut gizi anak, pemerintah harus memastikan operasionalnya berjalan sesuai standar. Jangan sampai muncul kasus seperti keracunan makanan yang justru merusak kepercayaan publik,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperketat standar operasional prosedur (SOP) bagi pengelola SPPG, termasuk penindakan tegas terhadap pelanggaran.

Lebih lanjut, Firmansyah menyebutkan pembangunan SPPG berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan, terutama jika diiringi dengan penggunaan produk lokal.

“Ke depan, penggunaan bahan baku lokal seperti telur, sayur, dan ikan harus diperkuat. Jika ini bisa dipenuhi dari dalam daerah, maka dampaknya terhadap perekonomian akan sangat besar,” katanya.

Selain itu, kehadiran SPPG juga diyakini mampu membuka lapangan kerja baru, mulai dari tenaga dapur, ahli gizi, hingga sektor distribusi. Bahkan, program ini dinilai dapat menghidupkan kembali sektor pertanian dan peternakan yang selama ini kurang diminati.

“Selama ini sektor pertanian dianggap kurang menjanjikan. Dengan adanya kebutuhan dari SPPG, diharapkan lahan-lahan yang terlantar bisa kembali produktif,” jelasnya.

Meski demikian, ia mendorong pemerintah untuk terus melakukan inovasi agar program SPPG tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ke depan harus ada skema agar program ini bisa berjalan berbasis pasar, tidak terus-menerus bergantung pada APBN. Itu yang perlu dipikirkan secara bertahap,” ujarnya.