Tekan Kebocoran PAD, TP2DD Lombok Timur Diminta Tingkatkan Digitalisasi

RRI.CO.ID, Lombok Timur - Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) meningkatkan kinerja digitalisasi transaksi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu disampaikan setelah capaian TP2DD Lombok Timur pada 2025 mendapat predikat cukup baik.

Permintaan tersebut disampaikan Bupati saat membuka High Level Meeting TP2DD Kabupaten Lombok Timur di Rupatama 1 Kantor Bupati, Selasa 6 Oktober 2026. Dikatakannya, capaian tersebut harus menjadi tolok ukur untuk meningkatkan kinerja, mengingat kabupaten dan kota lain juga terus berpacu dalam memperkuat digitalisasi daerah.

Bupati meminta TP2DD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan memastikan setiap titik penerimaan memiliki kanal pembayaran digital yang mudah digunakan. Langkah itu dinilai penting untuk menekan potensi kebocoran sekaligus memastikan seluruh transaksi tercatat dan dapat direkonsiliasi secara cepat serta akurat.

“Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah,” ucap H. Haerul Warisin.

Karena itu, data transaksi digital harus dimanfaatkan untuk membaca kepatuhan wajib pajak, menemukan potensi penerimaan yang belum tergarap, mengurangi kebocoran, dan mempercepat pengambilan keputusan.

Bupati juga mengakui masih terdapat keterbatasan jaringan dan literasi masyarakat terkait digitalisasi. Untuk itu, ia meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dan sinergi, baik dalam mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha maupun memperluas jaringan serta memastikan layanan digital tersedia secara terukur.

"Kami harapkan TP2DD tidak sekadar mengejar indeks digitalisasi, tetapi membangun ekosistem digital yang matang dan terintegrasi. Selain itu pentingnya rekonsiliasi penerimaan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel," ucapnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho menyebut secara indeks Lombok Timur mencatat skor 98,5 persen dan menjadi yang tertinggi di NTB. Capaian tersebut menunjukkan performa yang kuat dan stabil, meskipun masih terdapat ruang optimalisasi pada aspek realisasi yang berada di angka 85 persen.

“Penguatan perlu dilakukan berbasis data, terutama dengan memantau capaian transaksi berdasarkan kanal, OPD, dan jenis penerimaan,” ujar Ignatius Adhi Nugroho.

Ia juga merekomendasikan optimalisasi layanan pajak dan retribusi serta penguatan edukasi dan visibilitas kanal pembayaran. Ignatius mendorong OPD bersama Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) memastikan kanal pembayaran ditampilkan secara jelas di loket pelayanan, media sosial, dan berbagai kanal informasi layanan.

Kegiatan yang turut dihadiri akademisi dan praktisi keuangan tersebut diharapkan dapat memetakan berbagai hambatan sekaligus merumuskan alternatif penyelesaian untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah di Lombok Timur.