Perekonomian Solid dan Stabil, Sinergi Kebijakan Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

RRI.CO.ID, Kota Mataram - Bertempat di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Kanwil DJPb Provinsi NTB bersama jajaran instansi yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menggelar kegiatan Media Briefing untuk memaparkan kinerja perkembangan indikator perekonomian dan fiskal regional serta stabilitas sistem keuangan. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah untuk menegaskan komitmen sinergi pengawalan bersama stabilitas makroekonomi dan fiskal di Bumi Gora.

Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB menegaskan bahwa perekonomian di NTB masih menunjukkan kondisi yang solid dan stabil, ditopang oleh kinerja fiskal yang positif. Stabilitas ini tecermin dari pertumbuhan ekonomi regional yang mencatatkan angka signifikan sebesar 7,41% pada Triwulan II 2026 sebagai indikator berlanjutnya ekspansi ekonomi riil, sementara tingkat inflasi pada Agustus 2026 berada diangka 4,03% didorong kenaikan permintaan musiman pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan yang terus diperkuat, stabilitas sistem keuangan di daerah dapat terjaga sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mendukung momentum pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.

Lebih lanjut, kinerja fiskal regional NTB menunjukkan tren yang positif dan terus diakselerasi untuk mendorong pembangunan daerah. Pendapatan Negara dan Hibah hingga 31 Agustus 2026 telah terealisasi sebesar Rp4.118,10 miliar (79,86% dari target), yang ditopang oleh optimalisasi penerimaan perpajakan dan PNBP. Sementara itu, dari sisi belanja, pagu Belanja Negara sebesar Rp24.891,68 miliar telah terserap sebesar Rp17.035,03 miliar (68,44%). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat sebesar Rp5.768,94 miliar yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11.266,09 miliar guna memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Terkait hal tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB menyampaikan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan instrumen fiskal demi kesejahteraan masyarakat, khususnya di tengah berbagai dinamika global. "Peningkatan belanja pemerintah menunjukkan pemerintah hadir untuk masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi global," ujar Kepala Kanwil DJPb

Dalam rangka meningkatkan produktivitas UMKM di NTB, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus dioptimalisasi dengan realisasi mencapai Rp4,82 triliun atau 87,13% dari plafon, yang telah disalurkan kepada 108.995 debitur di mana sektor perdagangan dan pertanian mendominasi penyerapannya. APBN juga hadir secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program prioritas di NTB. Realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencakup 1,86 juta penerima dengan dukungan anggaran mencapai Rp3,83 triliun. Selain itu, pemerintah turut mengawal program strategis lainnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, serta penguatan sektor ketahanan pangan dan energi.

Sejalan dengan dinamika tersebut, sebagai wujud nyata kolaborasi lintas instansi dalam memperkuat ekonomi desa, KSSK Provinsi NTB melanjutkan agenda strategisnya melalui dukungan edukasi literasi keuangan kepada Desa Berdaya yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 16 September 2026. Melalui program ini, KSSK berfokus untuk mengakselerasi pemberdayaan masyarakat desa yang menyasar potensi komoditas lokal dan peningkatan inklusi keuangan secara langsung.

Melalui solidnya sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan, Kanwil DJPb Provinsi NTB optimis momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Nusa Tenggara Barat dapat terus terjaga secara berkelanjutan.