Mataram – Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) NusaTenggaradan (NTB) meminta pemerintah daerah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui operasi pasar murah, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat pada hari-hari besar keagamaan.

Ketua Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Sambirang Ahmadi, menyebutkan hingga saat ini kondisi inflasi di NTB masih relatif terkendali berdasarkan laporan yang diterima DPRD melalui koordinasi dengan Biro Perekonomian. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah tidak lengah terhadap potensi gejolak harga akibat terganggunya distribusi maupun menurunnya produksi pangan.

"Secara umum laporan yang kami terima masih relatif stabil. Yang paling penting saat ini adalah memastikan pasokan pangan tetap aman, terutama stok beras dan komoditas kebutuhan pokok masyarakat," ujarnya, Senin 3 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, Komisi III DPRD NTB terus melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja, khususnya bidang perekonomian, untuk memantau perkembangan inflasi. Pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga disebut rutin menggelar rapat evaluasi setiap bulan.

Politisi PKS NTB ini juga menilai operasi pasar murah dan gerakan pangan murah merupakan langkah yang efektif untuk meredam lonjakan harga ketika terjadi kenaikan di wilayah tertentu. Karena itu, ia meminta kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan cepat menyasar daerah yang mengalami gejolak harga.

"Begitu ada informasi harga mulai tidak stabil di suatu wilayah, operasi pasar atau gerakan pangan murah harus segera dilakukan agar lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan operasi pasar hanya menjadi solusi jangka pendek. Untuk jangka panjang, pemerintah harus memastikan rantai pasok berjalan lancar, mulai dari tingkat produksi hingga distribusi.

Menurutnya, perhatian perlu diberikan kepada komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, sayuran, telur, hingga minyak goreng yang kerap mengalami fluktuasi harga. Kondisi musim kemarau juga dinilai berpotensi mengganggu produksi petani apabila pasokan air tidak terjaga.

"Pemerintah harus memastikan petani tetap bisa berproduksi, termasuk menjamin ketersediaan air dan sarana pendukung lainnya. Kalau produksi terganggu dan harus mendatangkan pasokan dari luar daerah, tentu biaya distribusi meningkat dan harga ikut terdorong naik," jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kelancaran distribusi antarpulau di NTB. Menurutnya, keterlambatan pasokan satu hingga dua hari saja dapat memicu kelangkaan barang dan menyebabkan kenaikan harga di pasar.

Selain itu, Sambirang mengaku masih menerima keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh LPG subsidi 3 kilogram (gas melon), minyak goreng, dan beberapa kebutuhan pokok di sejumlah wilayah.

Ia meminta pemerintah memastikan distribusi barang bersubsidi tepat sasaran sekaligus mengawasi praktik penjualan yang melebihi harga yang telah ditetapkan pemerintah.

"Yang dikeluhkan masyarakat masih soal gas melon, minyak goreng, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah harus memastikan barang tersedia dan dijual sesuai harga yang telah ditetapkan," tegasnya.

Sambirang juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap praktik penimbunan barang yang dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga. Menurutnya, aparat terkait harus memberikan sanksi tegas kepada pelaku yang sengaja menyimpan barang untuk dijual kembali dengan harga tinggi.

Di sisi lain, ia mengajak masyarakat berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan kelangkaan maupun harga kebutuhan pokok yang tidak sesuai ketentuan pemerintah.

"Kami mengimbau masyarakat tidak hanya mengeluh, tetapi segera melaporkan apabila menemukan harga yang tidak wajar atau ada indikasi penimbunan. Dengan begitu pemerintah bisa segera mengambil langkah penanganan," pungkasnya.