RRI.CO.ID, Lombok Timur - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Timur mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Minggu I Juni 2026 yang dilaksanakan secara virtual dari Ruang Rapat Utama (Rupatama) I Kantor Bupati Lombok Timur, Senin 8 Juni 2026. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh pemerintah daerah se-Indonesia.

Dalam rakor tersebut dibahas berbagai strategi antisipatif menghadapi risiko kekeringan yang berpotensi memengaruhi produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Pemerintah daerah juga didorong untuk terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan Badan Pusat Statistik, inflasi nasional pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28 persen secara bulanan (month to month), 3,08 persen secara tahunan (year on year), dan 1,35 persen untuk inflasi tahun kalender. Data tersebut menunjukkan pentingnya sinergi seluruh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu pertama Juni 2026 di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur mencatat perubahan IPH sebesar minus 1,03 persen dan berada pada urutan kelima di tingkat provinsi. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap perubahan tersebut adalah cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih.

Data yang dipaparkan juga menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Timur berada pada peringkat ke-348 dari 360 kabupaten di Indonesia dalam perkembangan IPH minggu berjalan. Kondisi ini menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah pengendalian harga yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Pada kesempatan tersebut, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya peningkatan produksi komoditas pangan strategis sebagai salah satu langkah pengendalian inflasi yang berkelanjutan.

"Daerah harus terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi, terutama dengan meningkatkan produksi komoditas pangan strategis melalui gerakan menanam cabai, bawang, dan tanaman hortikultura lainnya," ucap Tomsi.

Selain itu, ia juga meminta agar distribusi minyak goreng rakyat, khususnya Minyakita, semakin diperluas melalui Perum Bulog sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

"Kami juga meminta agar distribusi Minyakita melalui Bulog semakin diperluas ke pasar-pasar rakyat sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau," ujarnya.

Tomsi turut mengingatkan daerah-daerah yang masih menghadapi harga minyak goreng tinggi untuk segera mengambil langkah pengendalian guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

"Bagi daerah yang masih menghadapi harga minyak goreng yang tinggi, segera lakukan langkah pengendalian agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu," tambahnya.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi. Disamping itu memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat tetap aman di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.