NTB Jadi Rujukan Nasional Ekonomi Syariah, BPRS Tampil Menonjol

RRI.CO.ID, Mataram - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kian menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Tidak hanya dikenal melalui sektor pariwisata, kawasan ini juga dinilai berhasil membangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat, terutama pada sektor perbankan, industri halal, dan pariwisata ramah muslim.

Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi), Alfi Wijaya, menyebut NTB sebagai rujukan nasional bagi industri BPRS. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan BPRS Summit 2026 yang digelar di Lombok, Senin, 20 April 2026.

“Lombok bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga tempat belajar. Industri BPRS di sini menunjukkan kinerja sehat dan dapat menjadi referensi nasional,” kata Alfi.

Di tengah tekanan yang dihadapi industri BPRS secara nasional mulai dari penurunan profitabilitas hingga meningkatnya pembiayaan bermasalah NTB justru menunjukkan kinerja berbeda. Pangsa pasar BPRS di daerah ini mendekati 50 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berkisar 10 persen. Selain itu, rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) tercatat rendah, sekitar 1 persen.

Menurut Alfi, capaian tersebut tidak terlepas dari tata kelola yang baik, penguatan manajemen risiko, serta kedekatan lembaga keuangan dengan karakter masyarakat lokal yang religius.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menilai sistem ekonomi syariah menawarkan stabilitas di tengah ketidakpastian global. Ia menyoroti gejolak harga energi dan dinamika geopolitik yang berdampak pada dunia usaha.

“Bagi pelaku usaha, yang utama adalah kepastian. Bunga naik atau harga naik tidak masalah selama stabil,” ujar Iqbal saat membuka Rakernas.

Ia menambahkan, sistem syariah dengan akad yang jelas dan skema bagi hasil dinilai mampu menekan spekulasi serta menjaga stabilitas, khususnya bagi sektor mikro dan ultra mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Pemerintah Provinsi NTB, kata Iqbal, tengah mendorong transformasi seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik daerah menjadi BPRS. Selain itu, penguatan Bank NTB Syariah juga dilakukan sebagai lokomotif pembiayaan daerah, termasuk melalui konsolidasi lembaga keuangan untuk mendukung sektor ultra mikro.

Rakernas yang mengusung tema “Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah” dihadiri lebih dari 140 BPRS dari seluruh Indonesia. Sejumlah lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia turut hadir bersama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.