RRI.CO.ID, Mataram – Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Nusa Tenggara Barat menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PW IKA PMII NTB, Akhdiansyah, dan mencakup lima isu utama, yakni pengelolaan izin pertambangan rakyat, pengentasan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia melalui kebijakan pendidikan, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, serta pemerataan pembangunan wilayah.

Pada sektor pertambangan, IKA PMII NTB menegaskan bahwa pengembangan sektor tersebut harus tetap sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Organisasi alumni PMII itu mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, pemerintah juga diminta memprioritaskan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam pemanfaatan sumber daya pertambangan, memperkuat sistem mitigasi risiko, meningkatkan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal, membatasi penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta memastikan reklamasi dan pemulihan kawasan pascatambang dilakukan secara konsisten.

IKA PMII NTB juga menyoroti pentingnya perlindungan kelompok rentan di kawasan pertambangan, khususnya perempuan, ibu hamil, dan anak-anak, melalui penyediaan layanan kesehatan yang memadai dan mudah diakses.

Di bidang pengentasan kemiskinan, IKA PMII NTB mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB melalui Program Desa Berdaya yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, program tersebut dinilai perlu diintegrasikan dengan program pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota agar tercipta sinergi pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut IKA PMII NTB, keberhasilan program tidak hanya diukur dari penurunan angka kemiskinan semata, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan dasar lainnya. Organisasi ini juga mendorong penyusunan strategi percepatan pencapaian target program berbasis data yang valid dan terukur.

Sementara itu, pada sektor pendidikan, IKA PMII NTB menaruh perhatian terhadap kebijakan yang membuka ruang penarikan pungutan pendidikan pada jenjang SMA dan SMK melalui Komite Sekolah. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat di tengah kondisi yang masih penuh tantangan.

Atas dasar itu, IKA PMII NTB merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi NTB menunda pemberlakuan peraturan daerah terkait pungutan pendidikan hingga dilakukan kajian yang lebih komprehensif. Selain itu, pemerintah didorong untuk menghadirkan kebijakan pendidikan menengah yang lebih inklusif dan terjangkau, termasuk menghapus kewajiban pembayaran SPP bagi siswa SMA dan SMK yang masih diberlakukan.

Dalam aspek pemerintahan desa, IKA PMII NTB menilai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak harus menjadi perhatian bersama agar berlangsung aman, demokratis, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Pemerintah provinsi diminta melakukan langkah-langkah preventif guna mengantisipasi potensi konflik sosial sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan Pilkades.

Selain itu, organisasi tersebut juga mendorong peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi kepala desa serta perangkat desa. IKA PMII NTB turut mengajak kader dan alumni PMII untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa melalui berbagai peran di pemerintahan maupun kelembagaan desa.

Pada sektor pembangunan wilayah, IKA PMII NTB menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa.

Selain pembangunan infrastruktur, IKA PMII NTB juga meminta peningkatan status dan kapasitas Rumah Sakit Provinsi Manambai Abdulkadir sebagai rumah sakit rujukan regional. Pemerintah juga didorong untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta layanan dasar lainnya secara merata di seluruh wilayah NTB.

Akhdiansyah menegaskan bahwa seluruh rekomendasi tersebut merupakan bentuk partisipasi konstruktif IKA PMII NTB dalam mendukung pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat. Ia berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis ke depan.

“Rekomendasi ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kontribusi pemikiran IKA PMII NTB untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat NTB,” ujarnya.