RRI.CO.ID, Mataram — Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menegaskan bahwa kewenangan mengenai operasional, pengawasan penutupan, maupun pembukaan kembali dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram H. Lalu Martawang yang juga Ketua Satgas Koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) menanggapi adanya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang harus ditutup karena belum memenuhi sejumlah persyaratan.

"Kalau sudah berkaitan dengan dibuka dan ditutup, itu sudah ranahnya Badan Gizi Nasional. Mekanisme itu ada di BGN," ujar Martawang, Kamis 30 Juli 2026.

Ia menjelaskan, posisi Pemkot Mataram dan Satgas daerah sejauh ini berfokus pada fungsi pemantauan serta pembinaan sesuai batas kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Pemkot tidak memiliki intervensi langsung terkait keputusan penghentian operasional suatu penyedia dapur MBG.

"Kapasitas pemerintah daerah adalah melakukan pemantauan dan pembinaan sebatas kewenangan yang bisa kami lakukan. Selebihnya, apakah dia dibuka atau ditutup, berada di bawah kewenangan BGN," katanya.

Menanggapi adanya kekhawatiran terkait potensi ribuan siswa penerima manfaat yang terdampak jika ada dapur yang ditutup sementara, ia menilai hal tersebut sebagai bagian dari jeda waktu evaluasi untuk memastikan standar keamanan pangan. Pemkot menekankan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak jauh lebih utama dibanding memaksakan operasional dapur yang bermasalah.

"Ini persoalan jeda waktu. Yakinlah bahwa kalau ada yang ditutup, berarti ada hal yang bermasalah. Kalau tetap dilanjutkan, justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Jangan sampai dipaksa buka lalu anak-anak kita mengalami keracunan, itu lebih membahayakan," katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa fokus utama Pemkot Mataram saat ini adalah melakukan pengawasan ketat melalui Dinas Kesehatan, khususnya terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta kelayakan menu yang disajikan.

"Penekanan Bapak Wali Kota Mataram sangat jelas, ini berkaitan langsung dengan keselamatan anak-anak. Tim dari Dinas Kesehatan sangat rigid melakukan pemantauan secara acak untuk memastikan kelaikan konsumsi dan menihilkan potensi keracunan pada menu MBG yang disuguhkan," ujarnya.