MBG Dongkrak Ekonomi Daerah, BGN: Rp27,7 Miliar Mengalir ke NTB Setiap Hari

RRI.CO.ID, Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol. (Purn) Sony Sanjaya, mengatakan program prioritas Presiden tersebut saat ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Khusus di NTB, sebanyak 828 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan melayani sekitar 8,48 juta penerima manfaat.

“Program ini tujuannya sangat luar biasa. Selain memberikan manfaat gizi kepada masyarakat, program ini juga menggerakkan roda ekonomi hingga ke tingkat bawah,” ujar Sony, Jumat 29 Mei 2026 kepada wartawan di Mataram.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini mengalirkan anggaran sekitar Rp27,7 miliar per hari ke seluruh wilayah NTB melalui pelaksanaan program MBG. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp4,1 miliar diserap untuk pembayaran tenaga kerja yang terlibat di 828 SPPG.

Menurut Sony, puluhan ribu masyarakat yang bekerja di SPPG menerima penghasilan minimal Rp100 ribu per hari. Pendapatan tersebut kemudian dibelanjakan kembali untuk kebutuhan rumah tangga sehingga memicu perputaran ekonomi lokal.

“Uang itu kembali beredar di masyarakat, dibelanjakan untuk beras, kebutuhan dapur, dan kebutuhan keluarga lainnya. Inilah yang membuat ekonomi di tingkat bawah bergerak,” katanya.

Selain itu, sekitar Rp17,2 miliar per hari digunakan untuk pengadaan bahan pangan seperti beras, ikan, telur ayam, sayur, dan buah-buahan dari para pelaku usaha dan petani lokal di NTB.

Sony menilai, aliran dana tersebut menjadi bukti nyata bahwa program MBG memberikan efek ekonomi berantai bagi masyarakat dan pelaku usaha daerah.

Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah daerah yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pangan untuk operasional SPPG. Kondisi tersebut dinilai wajar karena program MBG baru berjalan sekitar satu tahun empat bulan.

“Ada daerah yang masih harus mendatangkan telur atau bahan pangan dari luar daerah karena produksi lokal belum mencukupi. Ke depan, kami berharap daerah bisa memenuhi kebutuhan sendiri sehingga uangnya tetap berputar di wilayah tersebut,” ujarnya.

Sony juga mendorong pemerintah daerah untuk menyusun berbagai strategi agar kebutuhan pangan program MBG dapat diserap dari hasil produksi lokal. Dengan demikian, manfaat ekonomi program tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat setempat.

“Berbagai strategi bisa dilakukan pemerintah daerah agar produksi masyarakat terserap untuk mendukung program MBG,” kata Sony.