RRI CO.ID, ‎Mataram - Program Makan Bergizi Gratis di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menunjukkan perkembangan signifikan. Data Badan Gizi Nasional (BGN) per 9 Mei 2026, NTB saat ini telah memiliki 820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota termasuk 136 dapur yang melayani daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

‎“Posisi hari ini sudah 820 SPPG operasional di NTB, termasuk dapur di wilayah 3T,” kata Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani saat dikonfirmasi RRI Kamis, 14 Mei 2026.

‎Program ini juga melibatkan 39.023 relawan dan telah menjangkau 1.832.808 penerima manfaat di NTB. Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 258 unit, disusul Lombok Tengah 179 unit dan Lombok Barat 126 unit.‎

‎"Jumlah penerima manfaatnya hampir dua juta dan mendekati 40 persen dari total sasaran penerima manfaat di NTB," ujarnya.

‎Pemerintah Provinsi NTB menilai jumlah dapur MBG yang ada saat ini sudah cukup memadai sehingga fokus selanjutnya diarahkan pada pemerataan distribusi layanan penerima manfaat. Gani, menegaskan pembangunan dapur baru akan diprioritaskan hanya untuk wilayah yang benar-benar belum terjangkau layanan program makan bergizi gratis.

‎Karena itu, pemerintah kini lebih fokus menata distribusi layanan penerima manfaat ketimbang membuka pembangunan dapur baru secara masif. Salah satu persoalan yang ditemukan di lapangan adalah jangkauan distribusi makanan yang dinilai belum merata.

‎“Ada dapur yang mengantar sampai lompat desa. Ini yang sedang kita tata supaya pemerataan layanan lebih baik,” ujarnya.

‎Gani mengatakan, pembangunan dapur baru sementara ini pada dasarnya telah dihentikan karena target kebutuhan SPPG di NTB dinilai hampir terpenuhi. Namun peluang pembangunan masih terbuka apabila ditemukan wilayah yang belum terjangkau layanan MBG.

‎Ia menjelaskan usulan pembangunan dapur baru harus melalui mekanisme berjenjang mulai dari laporan kepala desa, camat, hingga Satgas kabupaten/kota. Setelah itu usulan akan dikoordinasikan bersama koordinator wilayah tingkat kabupaten hingga provinsi sebelum diteruskan ke Badan Gizi Nasional (BGN).

‎Penegasan tersebut sekaligus menjawab maraknya masyarakat yang tergiur tawaran investasi pembangunan dapur MBG. Sebelumnya Kepala BGN telah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan investasi pembangunan dapur dengan iming-iming keuntungan tertentu.

‎“Yang harus dipastikan dulu adalah apakah wilayah itu memang belum terlayani SPPG atau belum. Kalau sudah terlayani, tentu tidak ada urgensi membangun dapur baru,” katanya.

‎Selain itu, pemerintah juga mulai menyiapkan skenario pelibatan petani dan koperasi desa dalam rantai pasok program MBG. Nantinya kebutuhan bahan pangan dapur MBG diarahkan disuplai melalui Koperasi Merah Putih Desa setelah koperasi tersebut beroperasi penuh.

‎“Kalau koperasinya sudah memenuhi syarat operasional, maka mekanisme penyuplaian bahan pangan akan diarahkan lewat koperasi,” ujar Gani.

‎Ia menambahkan kapasitas layanan setiap dapur MBG juga terus dievaluasi. Saat ini satu dapur maksimal melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Jika melebihi kapasitas, sebagian penerima akan dialihkan ke dapur terdekat agar distribusi tetap optimal.

‎“Kita ingin layanan ini merata dan efektif. Kalau satu dapur terlalu penuh, maka penerima manfaat bisa dialihkan ke dapur lain yang kapasitasnya masih tersedia,” katanya.