RRI.CO.ID, Lombok Barat — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meresmikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gelogor Kediri 001 di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok, Selasa 12 Mei 2026. Kehadiran dapur MBG di lingkungan pesantren ini menjadi bagian dari penguatan program nasional pemenuhan gizi sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal.

Dadan mengungkapkan rasa bahagianya dapat hadir langsung di tengah lingkungan pesantren yang selama ini menjadi pusat pendidikan dan pembinaan generasi muda. Ia menilai kehadiran dapur MBG di pesantren membawa manfaat berlapis, baik bagi santri maupun masyarakat sekitar.

“Kehadiran SPPG di dalam pesantren akan membawa banyak manfaat. Santri dapat MBG, pesantren bisa mendapat insentif, dan lahan bisa menjadi lebih produktif,” ujarnya.

Ia menegaskan, sejauh ini program MBG berjalan sesuai harapan pemerintah pusat dengan jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pondok pesantren, kata dia, menjadi salah satu titik penting dalam distribusi manfaat program tersebut.

Di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), BGN mencatat sedikitnya 13 pondok pesantren telah mengelola dapur MBG. Sebagian di antaranya sudah beroperasi, sementara lainnya masih dalam tahap pengembangan.

Menurut Dadan, keberhasilan program ini tidak lepas dari sinergi kuat antara BGN, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pihak pesantren sebagai pelaksana di lapangan.

“Sinergi ini sangat baik. Masyarakat menitipkan anak-anaknya di pesantren untuk menimba ilmu, sehingga kualitas makanan dan keamanannya harus benar-benar dijaga,” katanya menegaskan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga berdampak signifikan terhadap perputaran ekonomi daerah.

BGN mencatat, dana yang telah beredar di NTB melalui program ini mencapai Rp824 miliar. Khusus di Lombok Barat, terdapat sekitar 126 dapur SPPG yang beroperasi, dengan total perputaran anggaran mencapai Rp126 miliar.

“Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen digunakan untuk bahan baku. Artinya petani, peternak, dan nelayan ikut merasakan manfaat langsung dari program ini,” ucapnya.

Dadan berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat demi menyukseskan program MBG secara berkelanjutan.

“Kami berharap sinergi dengan gubernur, bupati, dan pihak pondok pesantren terus terjaga untuk memastikan program ini berjalan optimal,” katanya mengakhiri.

Sementara itu, Ketua Yayasan Ponpes Nurul Hakim, TGH Muharrar Mahfudz, menyampaikan bahwa program MBG memberikan dampak nyata bagi keberlangsungan operasional pesantren, terutama dalam pemenuhan kebutuhan makan santri.

Ia mengungkapkan selama ini pesantren menghadapi tantangan serius terkait biaya konsumsi santri, terutama dari kalangan kurang mampu.

“Program MBG ini sangat dirasakan manfaatnya oleh para santri maupun pengelola. Selama ini biaya makan minum sering tertunggak, karena persentase santri dari keluarga kurang mampu lebih besar,” ujarnya.

Menurutnya, sekitar 40 persen biaya konsumsi santri sebelumnya mengalami tunggakan. Dengan hadirnya program MBG, beban tersebut dipastikan akan berkurang secara signifikan.

“Ke depan, tunggakan tidak akan terlalu besar. Program ini sangat membantu santri, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu,” katanya.

Saat ini, jumlah santri di Ponpes Nurul Hakim mencapai sekitar 5.200 orang, dengan dukungan tenaga pengajar lebih dari 1.000 orang. Kehadiran dapur SPPG di lingkungan yayasan diharapkan mampu menopang kebutuhan gizi ribuan santri tersebut secara berkelanjutan.

Pihak yayasan juga berencana menambah satu dapur MBG lagi, sehingga total akan ada dua dapur yang beroperasi guna memperluas jangkauan layanan.

“Dengan jumlah santri yang besar, kami berencana membangun dua dapur MBG agar kebutuhan gizi bisa terpenuhi secara maksimal,” katanya menutup.