RRI.CO.ID, Mataram — Pemerintah Kota Mataram mulai memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menitikberatkan pada aspek keamanan pangan dan standar gizi. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi dini agar berbagai potensi risiko, seperti makanan tidak layak konsumsi hingga keracunan, tidak terjadi di daerah tersebut.

Asisten I Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang, menegaskan bahwa seluruh dapur MBG wajib memenuhi standar dasar yang telah ditetapkan, terutama terkait keamanan pangan sebagai prioritas utama.

“Yang paling utama adalah menjamin keamanan pangan. Semua dapur MBG wajib memperhatikan ini, kemudian memastikan standar kualitas gizi terpenuhi bagi anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui,” ujarnya, Senin 27 April 2026.

Saat ini, dari total 63 dapur MBG yang ada di Kota Mataram, sebanyak 54 dapur dilaporkan telah memiliki Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Meski demikian, Pemkot menilai pengawasan tetap harus diperkuat agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai standar.

Martawang menekankan, pengawasan tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi juga harus dilakukan secara intensif di lapangan oleh koordinator wilayah hingga tingkat kecamatan.

“Kita minta pengawasan lebih intensif untuk memastikan tidak terjadi kesalahan, penyimpangan, atau kondisi yang tidak kita inginkan, seperti makanan kedaluwarsa atau kasus keracunan,” jelasnya.

Selain kualitas makanan, Pemkot juga mulai mengintegrasikan aspek pengelolaan lingkungan dalam operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki minimal dua tempah dedoro untuk mengelola limbah organik dan non-organik, sebagai bagian dari upaya pengurangan beban tempat pembuangan akhir (TPA).

"Kita haruskan semua SPPG memiliki tempah dedoro agar sampah yang di hasilkan dapat diolah dengan benar," ujarnya.

Langkah ini diperkuat dengan pelatihan bagi para penjamah makanan yang difasilitasi Dinas Kesehatan sebelum dapur dinyatakan layak beroperasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan standar higienitas benar-benar dipahami dan diterapkan.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Mataram akan menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Rabu mendatang, melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Satgas MBG, serta aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan TNI.

“Pertemuan ini untuk membedah secara menyeluruh agar kita bisa memitigasi berbagai potensi masalah. Tujuannya memastikan program MBG berjalan dalam koridor yang aman,” jelas Martawang.