Sekolah Rakyat di NTB: Ruang Aman bagi Anak Rentan

RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyiapkan pendekatan baru dalam pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya membuka akses belajar, tetapi juga berupaya menghadirkan ruang aman dari berbagai bentuk kekerasan.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTB, Ahmad Masyhuri, mengatakan program ini dirancang sebagai bentuk perlindungan negara terhadap anak-anak pada lapisan kesejahteraan terbawah. Sasaran utamanya adalah kelompok desil satu dan dua, yakni mereka yang hidup dalam kondisi paling miskin.

“Pembentukan Sekolah Rakyat ini untuk melindungi anak-anak kita yang berada di garis terbawah kesejahteraan,” kata Masyhuri, Selasa, 14 April 2026.

Ia menuturkan, sekolah ini tidak semata menampung anak dari keluarga miskin, tetapi juga mereka yang memiliki latar belakang sosial kompleks. Di antaranya anak korban penelantaran hingga yang mengalami trauma akibat peristiwa tertentu.

Masyhuri mencontohkan seorang anak di kawasan Gunung Sari, Lombok Barat, yang mengalami trauma berat setelah menyaksikan orang tuanya meninggal saat gempa. Kasus semacam ini, menurut dia, membutuhkan pendekatan pendidikan yang sekaligus memulihkan kondisi psikologis anak.

“Di Sekolah Rakyat ada pendampingan psikolog. Jadi tidak hanya pendidikan formal, tapi juga pemulihan mental,” ujarnya.

Konsep berasrama menjadi salah satu pembeda utama. Dengan sistem boarding school, pengawasan terhadap siswa dinilai lebih optimal sekaligus meminimalkan pengaruh negatif dari lingkungan luar.

“Karena berasrama, anak-anak lebih terlindungi dan pengawasannya ketat,” kata dia.

Menurut Masyhuri, hingga kini belum ditemukan kasus kekerasan di lingkungan Sekolah Rakyat di NTB. Persoalan yang muncul justru lebih banyak berkaitan dengan faktor emosional keluarga, terutama orang tua yang belum siap berpisah dengan anak.

“Kadang orang tua ingin mengambil kembali anaknya karena tidak tega. Tapi kita beri pemahaman bahwa ini untuk masa depan anak,” ucapnya.

Dari sisi fasilitas, Sekolah Rakyat dilengkapi sarana pembelajaran berbasis teknologi. Kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai dari biaya pendidikan, makan, tempat tinggal, hingga perangkat belajar digital.

“Anak-anak sudah menggunakan komputer dan papan tulis elektronik. Fasilitasnya cukup baik,” kata Masyhuri.

Saat ini, terdapat lima Sekolah Rakyat rintisan di NTB yang tersebar di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa, mencakup jenjang sekolah dasar hingga menengah atas. Satu sekolah permanen tengah dibangun di Lombok Utara dengan konsep terintegrasi.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada kualitas tenaga pendidik. Rekrutmen dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dengan melibatkan tenaga lokal, termasuk aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki latar belakang pendidikan.

Seleksi siswa dilakukan berlapis, mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan, pemerintah desa, hingga verifikasi pemerintah pusat. Proses ini dimaksudkan untuk memastikan program tepat sasaran.

Di sisi lain, pemerintah daerah tengah menyiapkan sistem pengaduan untuk mencegah potensi kekerasan di lingkungan pendidikan. Satuan tugas akan dibentuk untuk menampung laporan masyarakat.

“Kita siapkan satgas dan nomor pengaduan agar masyarakat mudah melapor. Ini bagian dari komitmen menjadikan sekolah benar-benar aman,” ujarnya.