RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi puasa, sementara pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi makanan diperketat guna mencegah kejadian yang membahayakan penerima manfaat.

Ketua Satuan Tugas MBG Provinsi NTB, Fathul Gani, mengatakan koordinasi dengan seluruh jajaran tetap dilakukan seperti biasa. “Pengawasan kita tetap berjalan. Koordinasi dengan teman-teman di lapangan terus dilakukan,” ujar Gani, kepada RRI, Jumat, 20 Februari 2026.

Menurutnya, pelaksanaan khusus selama Ramadan telah diatur melalui surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Surat tersebut menjadi pedoman bagi daerah dalam menyesuaikan menu dan jadwal distribusi.

“Menu dan jadwal menyesuaikan. Umumnya berupa makanan kering yang bisa digunakan untuk berbuka puasa bagi penerima manfaat,” ujarnya.

Ia menegaskan tidak ada opsi penggantian program dalam bentuk uang, meski terdapat usulan dari sejumlah pihak sekolah. “Tidak ada opsi diuangkan. Tetap mengacu pada surat edaran dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Penyesuaian hanya dilakukan di wilayah mayoritas Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Adapun di daerah dengan mayoritas non-Muslim, pelaksanaan program berjalan seperti biasa.

Gani juga menyoroti pentingnya pengawasan menyeluruh dari hulu hingga hilir, terutama menyusul sejumlah kasus keracunan dan temuan pelanggaran di beberapa daerah sebelumnya. Ia menginstruksikan seluruh jajaran, terutama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepala dapur, dan tenaga ahli gizi, untuk memperketat kontrol kualitas.

“Semua perangkat sudah ada di setiap dapur. Mereka adalah garda terdepan yang bertanggung jawab atas proses mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyajian, hingga distribusi,” kata dia.

Ia mengingatkan agar tidak terjadi kelalaian di tahap distribusi, meski proses memasak telah sesuai prosedur. Menurutnya, setiap tahapan harus menjadi satu rangkaian yang diawasi ketat. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada bahan baku dan proses memasak, tetapi juga pada peralatan serta sistem pengantaran makanan.

Terkait dapur yang sebelumnya mendapat teguran, ia mengatakan sanksi tetap berlaku selama Ramadan. “Ada yang diberhentikan sementara operasionalnya untuk perbaikan dan evaluasi menyeluruh,” ujarnya.

Skema sanksi mencakup surat peringatan bertingkat (SP1 hingga SP3), penghentian sementara, hingga penghentian total operasional dapur. Namun hingga kini belum ada dapur yang dikenai penghentian total. “Masih dalam tahap evaluasi bersama tim BGN di lapangan,” kata Fathul.

Ia menambahkan, keberlanjutan program MBG membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Masukan dari publik, menurut dia, menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyajian dan menu di lapangan.

“Program ini terus berjalan dan tentu ada evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat kami apresiasi jika itu berdampak pada perbaikan program ke depan,” ujarnya.