APBN Regional Papua Barat Capai Rp14,83 Triliun hingga Agustus

RRI.CO.ID, Manokwari - Realisasi belanja negara di wilayah Papua Barat hingga 31 Agustus 2026 mencapai sekitar Rp14,83 triliun atau 59,3 persen dari total pagu anggaran. Anggaran tersebut mencakup belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah yang diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat Moch. Abdul Kobir mengatakan, APBN tidak hanya menjadi angka dalam laporan keuangan pemerintah pusat, tetapi bekerja hingga ke tingkat daerah melalui berbagai program dan belanja pemerintah.

“APBN itu bukan hanya angka di pusat. APBN bekerja sampai ke daerah, sampai ke kabupaten atau kota, dan pada akhirnya harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Abdul Kobir.

Dari sisi pendapatan, penerimaan negara regional Papua Barat hingga akhir Agustus 2026 tercatat sekitar Rp1,36 triliun atau 57,6 persen dari target. Penerimaan perpajakan mencapai Rp966,6 miliar dan tumbuh 22,6 persen secara tahunan.

Sementara itu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai sekitar Rp408 miliar atau tumbuh 44,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada sisi belanja, realisasi belanja kementerian/lembaga mencapai sekitar Rp4,84 triliun atau tumbuh 26,9 persen secara tahunan. Adapun Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai sekitar Rp9,99 triliun atau 58 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 2,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Abdul Kobir menilai pertumbuhan pendapatan dan belanja tersebut menunjukkan APBN masih memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi sekaligus pelayanan publik di wilayah Papua Barat.

“Anggaran Rp14,83 triliun yang mengalir melalui belanja kementerian dan lembaga, transfer ke pemerintah daerah, belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program lainnya harus kita lihat bukan hanya dari sisi berapa yang sudah terserap, tetapi apa hasilnya bagi masyarakat,” katanya.

Menurutnya, evaluasi terhadap APBN perlu diarahkan pada dampak dan keluaran program, termasuk dukungan terhadap UMKM dan program prioritas nasional yang dilaksanakan di daerah.

Dengan demikian, efektivitas APBN tidak semata-mata diukur dari tingginya realisasi anggaran, tetapi juga dari sejauh mana belanja pemerintah mampu meningkatkan pelayanan publik, menggerakkan perekonomian, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Papua Barat.