Surplus Perdagangan Papua Barat Tetap Terjaga hingga Agustus 2026

RRI.CO.ID, Manokwari - Neraca perdagangan regional Papua Barat hingga Agustus 2026 masih mencatat surplus. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu sinyal positif bagi stabilitas perekonomian daerah, meski pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memastikan dampaknya dirasakan langsung masyarakat.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat, Moch. Abdul Kobir, mengatakan surplus perdagangan perlu diikuti dengan perbaikan indikator kesejahteraan, termasuk peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja.

“Surplus perdagangan yang terjadi ini bukan hanya menjadi angka pada neraca perdagangan, tetapi harus terhubung dengan perbaikan IPM, penurunan pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas,” ujar Kobir.

Menurutnya, kinerja perdagangan menjadi salah satu indikator positif perekonomian Papua Barat. Namun, capaian tersebut perlu diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Kobir menambahkan, perkembangan ekonomi regional juga tidak terlepas dari kondisi fiskal nasional dan dinamika ekonomi global. APBN harus mampu beradaptasi terhadap perubahan nilai tukar, kebijakan moneter global, harga minyak, hingga gangguan rantai pasok dan geopolitik.

“APBN bekerja di tengah situasi global yang dinamis. Karena itu, kebijakan fiskal harus tetap adaptif, menjaga stabilitas, tetapi pada saat yang sama tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan,” katanya.

Ia menjelaskan, secara nasional, kondisi ekonomi 2026 masih ditopang permintaan domestik, investasi, dan kebijakan pemerintah. Inflasi nasional juga masih berada dalam kondisi yang terkendali, meski berbagai risiko eksternal tetap perlu diantisipasi.

DJPb Papua Barat menilai sinyal positif dari perdagangan, pembangunan manusia, dan ketenagakerjaan perlu berjalan beriringan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada indikator makro, tetapi turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.